REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan Direktorat Jenderal Dukcapil akan memotong beberapa anggaran belanja lain untuk menambah ketersediaan blanko KTP elektronik di 2019. Penambahan ini mendesak dilakukan karena tingginya permintaan blanko di daerah.

"Kita mengajukan permintaan penambahan ke menteri keuangan tapi tidak dipenuhi, maka kita sedang mencoba melihat anggaran dari Kementerian Dalam Negeri, seperti sisa-sisa lelang, memotong kegiatan lain yang mana bisa dipotong akan kita lakukan," kata Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Senin (4/11).

Penambahan blanko KTP elektronik menjadi prioritas karena banyak sekali permintaan penambahan dari Dinas Dukcapil di daerah. Sementara, jumlah yang tersedia untuk dua bulan terakhir di 2019 ini telah menipis, dari 16 juta keping yang disediakan pada 2019 hanya tersisa sekitar 700 ribu keping lagi.

"Jadi kita super prioritasnya untuk blanko, sedangkan perjalanan dinas, kegiatan pembelian atau perbaikan alat yang bisa kita tunda, ya kita tunda," ucapnya.

Zudan mengatakan kemungkinan bisa mengalihkan anggaran untuk blanko sekitar Rp 40 miliar dengan memotong anggaran atau menunda beberapa kegiatan lain di lingkungan Ditjen Dukcapil. Untuk akhir 2019 sampai 2020 nanti, kemungkinan permintaan untuk KTP elektronik akan cukup banyak mengingat ada penerimaan CPNS pada November 2019 dan penyelenggaraan Pilkada serentak di 2020.

"Bagi calon pelamar CPNS, karena syaratnya harus dengan KTP elektronik atau surat keterangan untuk mendaftar, maka kita minta segera merekam, kalau di daerah itu blanko habis nanti akan diberi surat keterangan tidak, ada masalah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika