REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya menghormati hukum internasional di wilayah perairan Laut China Selatan yang disengketakan. Hal itu dia sampaikan saat berbicara di KTT ASEAN-China di Bangkok, Thailand, Senin (4/11).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan strategic trust menjadi salah satu topik yang dibahas dalam KTT ASEAN-China. Hal itu penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, termasuk di Laut China Selatan.
"Presiden menekankan pentingnya menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Presiden juga mengakui adanya kemajuan dalam negosiasi Code of Conduct (COC)," kata Retno dalam keterangan pers yang dirilis Sekretariat Presiden.
Jokowi menginginkan agar kemajuan dalam negosiasi COC juga tercermin di lapangan, yakni di Laut China Selatan. Menurut Retno, hampir semua negara ASEAN menekankan pula tentang pentingnya menghormati hukum internasional dan UNCLOS di Laut China Selatan.
"Negara anggota juga menyadari China merupakan mitra besar perdagangan ASEAN dan dari China. Mereka juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat perdagangan yang terbuka dengan ASEAN," ujar Retno.
Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menyampaikan mengenai rencana Indonesia menjadi tuan rumah Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun depan. "Tentunya ini terbuka bagi kerja sama dengan China. Ia juga mengatakan sinergi antara Master Plan of ASEAN and Connectivity 2025 dan Belt and Road Initiative merupakan suatu keniscayaan," kata Retno.
Jokowi menilai kerja sama antara ASEAN dan China menjadi lokomotif bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan. "Dalam kaitan ini, Presiden mengatakan mengenai Outlook ASEAN, mengenai Indo-Pasifik, Indonesia ingin mendorong kolaborasi dan menjadikan rivalitas menjadi kerja sama. Kita juga ingin menyebarkan stabilitas dan perdamaian dalam konteks yang lebih besar, dalam kawasan yang lebih besar, yaitu kawasan Indo-Pasifik," ucap Retno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika