REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, total penerimaan negara melalui bea masuk sepanjang Januari sampai September 2019 mencapai Rp 26,83 triliun. Angka ini mengalami kontraksi 5,71 persen secara year on year (yoy). Kontraksi lebih dalam dialami bea keluar, yakni sampai 55,89 persen (yoy) menjadi Rp 2,28 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pelemahan kinerja bea masuk dan bea keluar sepanjang sembilan bulan pertama ini merupakan imbas dari pelemahan kinerja perdagangan internasional. Penyebab awalnya, perang dagang antara negara terbesar di dunia.
"Antara Amerika, Eropa dan China," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11).
Sri menjelaskan, berdasarkan proyeksi lembaga internasional, pertumbuhan perdagangan global sampai akhir tahun hanya menyentuh 1,1 persen. Pertumbuhan ini menjadi terlemah sejak sebelum krisis pada 10 tahun lalu.
Perlambatan bea masuk terjadi pada semua lapangan usaha utama. Kontraksi terdalam dirasakan oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan yang masing-masing tumbuh negatif 8,4 persen dan 7,3 persen. Padahal, keduanya berkontribusi hingga 90,5 persen terhadap bea masuk secara keseluruhan.
Dari sisi bea keluar, sektor pertambangan menghadapi kontraksi terdalam hingga 48,18 persen menjadi Rp 1,83 triliun. Kondisi ini kontras dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh 92,06 persen.
Kontraksi tersebut patut menjadi perhatian mengingat kontribusinya yang mencapai 78,4 persen terhadap total bea keluar.
Selain perlambatan perdagangan global, faktor lain yang juga berdampak pada ekonomi Indonesia adalah penurunan harga komoditas. Ekspor Indonesia yang masih banyak bergantung pada komoditas banyak terdampak akibat tren ini. Di antaranya melalui penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA).
Dalam catatan Kemenkeu, pertumbuhan akumulatif PNBP SDA Migas dan SDA Non Migas selama periode Januari sampai September 2019 kontraksi masing-masing 9,5 persen dan 9,2 persen. Sedangkan, PNBP non migas dalam periode yang sama masih tumbuh baik, yaitu 27,2 persen.
Penurunan Indonesia Crude Price (ICP) menjadi faktor besar yang mempengaruhi PNBP SDA. Rata-rata ICP sepanjang 2019 adalah 62 dolar AS per barel, sedangkan tahun lalu dapat mencapai 67,5 dolar AS per barel.
"Disertai apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS," ucap Sri.
Realisasi harga batubara acuan juga memberikan dampak. Tercata, rata-rata harga sepanjang 2019 adalah 80,2 dolar AS per ton. Nilai tersebut turun dibandingkan rata-rata sepanjang tahun lalu yang dapat menyentuh 99 dolar AS per ton.
Di tengah perlambatan penerimaan bea masuk, bea keluar dan PNBP, Sri tetap menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil. "Sangat kontras dengan banyak negara yang mengalami penurunan," tuturnya.
Penilaian Sri didasari atas kondisi perpajakan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang masih positif. Pertumbuhan bea masuk sepanjang Januari sampai September 2019 dari sektor ini adalah 5,3 persen menjadi Rp 310 miliar.
Sementara itu, bea keluar sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kontraksi 4,39 persen menjadi Rp 30 miliar. Meski mengalami pertumbuhan minus, kontraksi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi tahun lalu yang tumbuh minus 63,23 persen.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian menyebutkan, kondisi global tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Sejak 2015, ketika perang dagang belum terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran lima persen.
"Mau naik turun (situasi) perang dagang, (pertumbuhan ekonomi) tetap segitu," ujarnya.
Ramson menjelaskan, permasalahan ekonomi Indonesia sebenarnya berada pada isu fundamental. Misalnya saja industri pengolahan yang kini berada pada masa deindustrialisasi atau perlambatan kontribusi industri pengolahan terhadap ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, Ramson menambahkan, kualitas produk-produk masih kalah dari negara lain. Dampaknya, produk dalam negeri cenderung sulit dijual di pasar global. "Otomatis, ekspor melemah," ujarnya.
Dari sisi supply pun, fundamental ekonomi masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk dibenahi. Ramson memberikan contoh, suku bunga pinjaman perbankan yang masih tinggi untuk penyaluran pembiayaan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dampaknya, pelaku usaha di kelompok tersebut sulit berkembang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika