Suasana deretan pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Warga mencari sampah plastik yang mengalir dari sungai di kawasan pemukiman kumuh di Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Warga beraktivitas di kawasan pemukiman kumuh di Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Anak-anak bermain di kawasan pemukiman kumuh di Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Warga beraktivitas di kawasan pemukiman kumuh di Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Anak-anak bemain sepeda dengan latar belakang pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Anak-anak melintas dengan latar belakang pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
Suasana deretan pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11). (FOTO : Republika/Putra M. Akbar)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suasana deretan pemukiman kumuh di kawasan Manggarai, Jakarta, Selasa (5/11).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran konsultan penataan rukun warga (RW) kumuh sebesar Rp 556 juta per RW pada rancangan APBD 2020. Anggota DPRD DKI Jakarta menilai anggaran dengan nama kegiatan Community Action Plan (CAP) itu terlalu besar jika hanya untuk jasa konsultan per RW.
Advertisement