REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan, total anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang disetujui dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai Rp 9,8 triliun. Jumlah anggaran itu berasal dari 265 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020.

Sementara, lima daerah lain yang juga akan melaksanakan Pilkada 2020 belum menandatangani NPHD. Akan tetapi, total anggaran yang disetujui itu tak sesuai usulan KPU masing-masing daerah yang mencapai Rp 11,7 triliun.

"Usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp 11,7 triliun, yang disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya itu sebanyak Rp 9,8 triliun," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Sementara, lima daerah yang belum menuntaskan NPHD itu antara lain Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan. Arief menyebutkan, dari lima daerah itu total anggaran Pilkada yang diajukan KPU sebesar Rp 198,2 miliar.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, kendala belum selesainya penandatanganan NPHD itu karena jauhnya perbedaan anggaran yang diusulkan KPU daerah dan anggaran yang disediakan pemerintah daerah. Untuk itu, ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengintervensi pembahasan kesepakatan anggaran untuk pilkada tersebut.

"Kita betul-betul mengharapkan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan lima daerah ini melakukan pembahasan anggaran secara terbuka. Jangan mematok angka secara sepihak tanpa membuka pembicaraan dengan teman-teman penyelenggara pemilu," kata Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika