REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, Kemendikbud telah mengirimkan tim untuk menginvestigasi kasus ambruknya sekolah dasar (SD) di Pasuruan, Jawa Timur, Rabu (6/11).
"Saya ingin ucapkan adalah untuk SD yang di Pasuruan itu saya ucapkan bela sungkawa kepada keluarga korbannya. Saya sudah mengirim tim dari inspektorat jenderal untuk pergi ke sana dan menginvestigasi," kata Nadiem di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (6/11).
Sebelumnya, pada Selasa (5/11), sebuah sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur, ambruk dan menewaskan seorang siswa dan seorang guru. Sedangkan, 11 orang lainnya mengalami luka-luka.
Nadiem mengklaim sudah berbicara dengan pemerintah Pasuruan. Kemendikbud mendorong Pemda untuk menyelesaikan investigasi ambruknya sekolah yang menewaskan dua orang tersebut.
"Memastikan bagaimana kita rencana ke depan untuk menghindari hal ini terjadi lagi," ujar eks-Bos Gojek itu
DPR RI meminta konstruksi bangunan sekolah dasar di Pasuruan, Jawa Timur yang ambruk pada (5/11) itu diperiksa. DPR menyayangkan, dengan anggaran pendidikan yang disebut besar, tetapi masih ada sekolah yang ambruk dan menimbulkan korban jiwa.
“Harus kita selidiki, di mana akar missnya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, ataukah dari dinas pendidikan kota yang belum menindaklanjuti laporan?”, ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang membawahi bidang pendidikan, Rabu (6/11).
Hetifah menjelaskan, sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat seperti dalam bentuk dana alokasi khusus. Pada 2016, dia mengaku DPR sudah membuat panja sarana prasarana pendidikan dasar.
"Pada saat itu kami mengevaluasi rencana perbaikan sarpras yang masih jauh dari kebutuhan, dan meminta pemerintah mempercepat proses pembangunan sekolah rusak dengan dana dari sumber-sumber lain seperti DBH dan PAD," kata Hetifah.
Pada 2018, DPR juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk rehabilitasi ruang kelas, dan Rp 765 miliar untuk renovasi. Jumlah tersebut ditargetkan menjangkau 22.446 ruang kelas dan 1.179 sekolah. Hetifah pun meminta seluruh stakeholder pendidikan proaktif melaksanakan perbaikan sekolah.
“Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid”, ujar dia.
Pakar pendidikan Yanti Sriyuliyanti dalam keterangan tertulisnya menyebut, standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun. Ia pun mengimbau pemerintah harus segera mengecek usia bangunan.
"Perlu dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut. Perlu diselidiki, apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal. Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika