Kamis 07 Nov 2019 09:19 WIB

Pengusaha Harapkan Indonesia Terus Dapatkan Fasilitas GSP

GSP merupakan kebijakan keringan bea masuk produk negara berkembang ke AS

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Nidia Zuraya
AS mencabut fasilitas GSP untuk Indonesia.
Foto: republika
AS mencabut fasilitas GSP untuk Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP) dapat diteruskan. Sebab, fasilitas ini dinilai dapat menjadi perdagangan yang lebih win-win antara Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia. Khususnya di tengah kondisi perang dagang dan perlambatan ekonomi global saat ini.

GSP merupakan program Pemerintah AS untuk mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang yang terdaftar, termasuk Indonesia. Dorongan dilakukan dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara tersebut ke AS.

Baca Juga

Shinta menuturkan, dalam jangka pendek, sebetulnya banyak peluang di pasar AS yang dapat dimanfaatkan sebagai efek samping perang dagang. Karena, menurutnya, terjadi market void yang besar di AS.

"Kondisi ini dapat disubstitusi oleh produk-produk Indonesia selama daya saing kita di pasar AS cukup baik dari segi harga maupun kualitas," ucapnya ketika dihubungi Republika, Rabu (6/11) malam.