REPUBLIKA.CO.ID, SANA'A -- Secercah harapan perdamaian di bumi Yaman muncul pasca kesepakatan pembagian kekuasaan kedua pihak yang bertikai. Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan separatis yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) telah menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan guna menghentikan perang. Hal itu diumumkan oleh Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, Selasa (6/11).
Dia memberi nama kesepakatan itu sebagai "Perjanjian Riyadh". Menurutnya, perjanjian itu adalah langkah penting menuju solusi politik untuk mengakhir perang berdarah empat tahun Yaman.
Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths memberi selamat kepada kedua belah pihak atas kesepakatan tersebut. Menurutnya, penandatanganan perjanjian tersebut merupakan langkah penting bagi upaya kolektif PBB memajukan penyelesaian damai untuk konflik di Yaman.
Mantan konsultan Dewan Keamanan PBB untuk Yaman Catherine Shakdam mengatakan, perjanjian tersebut sangat signifikan yang membawa perdamaian ke Yaman. "Perjanian ini memberikan beberapa tingkat konsensus mungkin tidak dengan semua pihak yang terlibat dalam perang Yaman, tetapi setidaknya beberapa dari mereka. Saya pikir akan memungkinkan untuk alasan kembali, dan menunjukkan perdamaian dapat terjadi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
