REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH --  Mantan kepala badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Bantuan Palestina (UNRWA) Pierre Krahenbuhl membantah melakukan kesalahan. Dia mengundurkan diri dalam penyelidikan atas tuduhan pelanggaran.

Ia mengatakan badan yang sebelumnya ia pimpin itu korban kampanye politik. Badan tersebut menghadapi kesulitan anggaran sejak tahun lalu ketika Amerika Serikat (AS) sebagai donor terbesar menghentikan bantuan sebesar 360 juta dolar per tahun. AS dan Israel sama-sama menuduh UNRWA salah urus dan melakukan hasutan anti-Israel.

Komisaris Jenderal Pierre Krahenbuhl, seorang diplomat Swiss, digantikan pada Rabu sambil menunggu penyelesaian tinjauan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen di UNRWA. "Saya menolak tuduhan ini sejak awal dan akan terus melakukannya. Tidak ada korupsi, penipuan, atau penyalahgunaan bantuan," kata Krahenbuhl dalam sebuah wawancara dengan penyiar Swiss RTS, Rabu malam (6/11).

Dia mengatakan dia tidak pernah menghadapi serangan ekstrem seperti itu dalam 28 tahun aktivitas kemanusiaan. UNRWA membantu lebih dari lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, serta di Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Anak-anak berlatih breakdance di Kamp Pengungsi Al-Nusairat, Jalur Gaza, Palestina.

Krahenbuhl diberi tahu pada Maret penyelidikan sedang dilakukan oleh Sekretariat PBB di New York berdasarkan tuduhan yang diterima terhadap personel UNRWA terkait perilaku yang tidak memuaskan.

Krahenbuhl, yang mengambil alih jabatan UNRWA pada 2014, sebelumnya adalah direktur operasi di Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang berbasis di Jenewa. Swiss, Belanda, dan Belgia secara terpisah menangguhkan pembayaran ke UNRWA atas masalah manajemen yang sekarang sedang diselidiki. Juru bicara badan tersebut mengatakan masih membutuhkan 89 juta dolar untuk tetap beroperasi sampai akhir tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika