REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pengamat politik dari Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Ikhsan Ahmad, menyampaikan masalah terlanjur menumpuk di Pemerintah Provinsi (Pemprov Banten). Ini yang menyebabkan Banten berada dalam ranking teratas masalah pengangguran se-Indonesia. Menurutnya, masalah sudah bermula dari sinergi yang buruk dan koordinasi antara gubernur dan wakil gubernur.
"Ada kegagalan dalam sisi sinergi antara wagub dengan gubernur, kegagalan strategi, koordinasi, konsolidasi, koordinasi yang cermat dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan di Banten. Di samping itu, persoalan internal yang sekarang ramai yang bukan rahasia lagi, seperti penempatan kepala dinas juga ada yang bermasalah. Jadi, semua persoalan menumpuk tidak terkoordinasikan dengan baik," jelas Ikhsan Ahmad, Sabtu (9/11).
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten sebesar 8,11 persen yang menjadikan provinsi ini teratas soal pengangguran. Angka tersebut cukup jauh di atas Jawa Barat yang ada di posisi kedua dengan 7,99 persen, atau DKI Jakarta yang berada di peringkat ketujuh dengan 6,22 persen.
Atas prestasi buruk milik Banten tersebut, ia meminta pemprov meramu strategi baru untuk mengentaskan masalah ini. Ini agar pengangguran tidak merambat ke masalah lain seperti gizi buruk yang meluas.
"Kegagalan ini menjadi cambuk sebenarnya, kalau dalam waktu dekat tidak diperbaiki maka fampaknya akan meluas. Resistensi pertama terhadap masalah penganguran ini yang oertama saya duga adalah bertambahnya masalah gizi buruk," jelasnya.
Pada masa kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang sudah dua tahun lebih menjabat, Ikhsan menilai keduanya gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat Banten. Adanya data pengangguran yang meningkat ini disebutkannya seamikn menunjukkan kegagalan keduanya memimpin Banten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika