REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Komisi Tinggi Independen untuk Hak Asasi Manusia (IHCHR) mencatat, setidaknya 301 orang terbunuh, dan 15 ribu orang lainnya mengalami luka sejak dimulainya demo anti pemerintah di Irak awal Oktober. Demo melanda kota-kotan besar di Irak.
"Jumlah korban tewas yang lebih tinggi tercatat, termasuk dua orang yang terbunuh pada Jumat lalu di kota Basra selatan selama demonstrasi yang berujung bentrok," kata IHCHR seperti dilansir CNN, Ahad (10/11).
Basra merupakan kota kaya minyak yang terletak sekitar 450 kilometer di sebelah selatan ibu kota Irak, Baghdad. Sementara 100 orang lainnya terluka di Basra ketika pasukan keamanan Irak menggunakan gas air mata dan peluru tajam untuk membubarkan demo.
Demonstrasi meletus di Baghdad dan di beberapa provinsi. Demo dipicu oleh kegerahan warga akan pengangguran, korupsi pemerintah, hingga minimnya layanan dasar kepada rakyat seperti listrik dan air bersih.
Banyak warga Irak menyalahkan partai-partai politik yang saat ini berkuasa atas kesulitan ekonomi. Skala aksi demonstrasi ini pun diyakini sebagai demo terbesar sejak jatuhnya mantan presiden Irak Saddam Hussein pada 2003.
Menyusul aksi mematikan dari pasukan keamanan Irak, para demonstran menyerukan pemilihan dini dan menuntut agar pemerintah mundur. Perdana Menteri Irak Adil Abdul Mahdi setuju mengundurkan diri pada 31 Oktober lalu setelah berminggu-minggu protes anti-pemerintah.
Dalam pidato yang disiarkan televisi di TV Irak Al-Iraqiya, Presiden Irak Barham Salih mengatakan, PM Abdul Mahdi telah setuju mundur dengan syarat seorang penerus politik harus setuju menggantikannya.
"Perdana Menteri setuju mengundurkan diri. Abdul Mahdi telah meminta blok politik mencapai alternatif yang dapat diterima untuk mencegah kekosongan," kata Salih.
Para pejabat berusaha mendapatkan kendali dengan menggunakan kekuatan mematikan hingga banyaknya korban tewas. Pemerintah juga memberlakukan jam malam dan pengehentian layanan internet. Pemerintah mengatakan, petugas hanya menembak ketika diserang, tetapi para demonstran membantahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika