TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengendus adanya kejanggalan dalam postur APBD 2020 yang belum lama ini disahkan oleh Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Kejanggalan itu dilihat dari proses pembahasan hingga isi dalam APBD lebih kepada kepentingan politik menjelang pemilihan bupati Tasikmalaya 2020 mendatang.
Bahkan, FITRA menilai proses pembahasan APBD terkesan terburu-buru. "Ini yang tercepat. APBD 2020 disahkan sebelum proses penggantian anggota DPRD baru hasil Pilkada 2019. Sementara di beberapa daerah, proses pembahasan RAPBD 2020 dilakukan setelah pergantian anggota DPRD," kata Anggota Dewan Nasional FITRA. Nandang Suherman melalui release yang diterima, Senin (11/11/2019).
AYO BACA : Kantor LBH GP Ansor Tasikmalaya Diteror Gerombolan Bermotor
Berangkat dari kecurigaan itu, kata Nandang, pihaknya kemudian membedah isi dari APBD 2020 Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya, isi APBD 2020 ini, sangat kental dengan kepentingan politik.
Hal ini ditandai dengan alokasi anggaran untuk hibah dan bansos yang melonjak cukup besar dibadingkan dengan tahun sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa APBD sangat rentan digunakan untuk kepentingan politik, terutama menjelang Pilkada ini.
AYO BACA : Bikin Geger, 27 Makam di Tasikmalaya Mendadak Rusak
"Saya punya data meskipun terbatas, tetapi dari data tersebut, ditemukan beberapa fakta andanya alokasi-alokasi anggaran yang berpotensi dijadikan alat untuk kepentingan politik elektoral menjelang Pilkada 2020," ujarnya.
Alokasi untuk belanja hibah pada 2020 tercatat sebesar Rp154. 792.850.000, terdiri dari hibah ke pemerintah Rp65.350.000.000, dan hibah ke organisasi kemasyarakatan Rp89.442.850.000. Adapun Belanja bantuan sosial sebesar Rp13.085.000.000, diberikan kepada individu dan keluarga Rp12.335.000.000, dan kepada lembaga nonpemerintah Rp750.000.000.
“Yang rawan digunakan untuk kepentingn politik elektoral adalah hibah ke organisasi kemasayarakat, dan bansos ke kelompok masyarakat,“ tambahnya.
Selain itu juga ada hibah yang disimpan dalam bentuk kegiatan di beberapa OPD, yang besarnya Rp97.620.893.565 dengan rincian berupa barang yang akan di serahkan kepada masyarakat sebesar Rp88.170.553.800 dan barang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp9.449.339.765.
“Saya melihat juga ada sekitar Rp3 miliar lebih yang akan digelontorkan untuk kegiatan idulfitri dan sekitar Rp 2 miliar lebih untuk iduladha. Ada kenaikan luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp700 jutaan. Ini jelas mencurigakan dan kecurigaan saya bukan tanpa alasan, terlebih kedua hari raya itu berlangsung sebelum pelaksanaan Pilkada,“ paparnya.
AYO BACA : Pencuri Kotak Amal Masjid di Tasik Diamankan Polisi
Ikuti Whatsapp Channel Republika