REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 1 triliun lebih untuk program penanggulangan banjir. Hal itu terungkap dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Anggaran sumber daya air itu totalnya Rp 3,9 triliun. Dari Rp 3,9 triliun itu, pengendalian banjir kami nilainya ada sekitar Rp1 triliun," ujar Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).

Juaini menyampaikan anggaran Rp 1 triliun itu digunakan untuk pembelian ekskavator sampai pembuatan waduk di masing-masing aliran sungai dan normalisasi bantarannya. Untuk normalisasi tersebut, di dalamnya diusulkan anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi sungai dan waduk senilai Rp 600 miliar.

Anggaran itu diprioritaskan untuk mengeksekusi pembebasan lahan yang dibatalkan tahun ini. "Pembebasan lahan anggaran ini adalah Rp 850 miliar dalam APBD 2019 (berubah pada APBD-P 2019 jadi sekitar Rp 1 triliun), angka tersebut sudah terserap Rp 350 miliar, berarti masih ada sisa lagi, tapi kan disetop sekarang," kata Juaini.

Dinas Sumber Daya Air berencana membebaskan lahan di beberapa waduk yang belum rampung pada 2020, seperti tambahan pembebasan lahan di Waduk Marunda, Brigif, Setu Babakan, Lebak Bulus, embung di Kamal dan juga lahan tanah di bantaran kali. Salah satu program pengendalian banjir yang diusulkan pada 2020 ialah naturalisasi di lima lokasi, yaitu Kanal Banjir Barat, Ciliwung Lama, Waduk Sunter Selatan sisi timur, Waduk Kampung Rambutan dan Waduk Cimanggis dengan anggaran Rp 288,49 miliar.

Selain itu, juga ada usulan pembangunan tanggul pengaman pantai untuk mencegah banjir rob, pembangunan pintu air hingga pembangunan saluran.