REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana pemerintah untuk mengubah konteks daftar negatif investasi (DNI) menjadi whitelist investment atau daftar putih investasi merupakan hal positif. Hanya saja, tanpa ada kebijakan tambahan, hasilnya tidak akan optimal dalam menarik investasi. 

Yusuf mengatakan, segala upaya pemerintah untuk menggaet investasi tentu merupakan hal positif, terlepas dari konsepnya yang belum jelas. Namun, apabila tujuannya hanya sekadar mengganti DNI tanpa diiringi kebijakan tambahan, tidak akan optimal dalam menggaet investor. "Saya pikir masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan investor," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (11/11). 

Masih banyak permasalahan yang sebenarnya lebih mendesak untuk diselesaikan pemerintah dibandingkan membuat whitelist investment. Di antaranya, kebutuhan lahan untuk investasi yang merupakan daya tarik utama suatu negara di mata investor. 

Menurut sepengetahuan Yusuf, belum ada pemetaan terkait kebutuhan lahan untuk investasi. Padahal, lahan merupakan komponen penting untuk berinvestasi, terutama jika berbicara investasi manufaktur yang membutuhkan lahan untuk pembangunan pabrik.