Selasa 12 Nov 2019 14:15 WIB

Presiden Sampaikan Kasus Besar ke KPK, Tapi tak Terungkap

Mahfud mengatakan Jokowi berkeinginan kuat untuk memperkuat KPK.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (1/11/2019).
Foto: Antara/Saiful Bahri
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan di Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (1/11/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkeinginan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat mengungkap kasus besar. Bahkan, ia mengatakan, Jokowi telah menyampaikan kasus-kasus dugaan korupsi berskala besar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Mahfud mengatakan, kasus-kasus besar itu tidak pernah terungkap. "Presiden menyebutkan beberapa kasus yang luar biasa. Saya laporin sendiri ke Presiden. Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi gak disentuh," kata Mahfud dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat di kantornya, Senin (11/11) malam.

Baca Juga

Karena itu, ia mengatakan, Jokowi meminta KPK terus diperkuat, selain tetap juga melakuan penguatan terhadap kejaksaan dan kepolisian untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. "Presiden mengatakan kita sudah berusaha sungguh-sungguh, tetapi coba ke depannya ini, pemberantasan korupsi lebih hadir, lebih kuat," kata dia.

Mahfud memahami penguatan yang dilakukan presiden terhadap KPK dapat memiliki versi yang berbeda di tatanan taktis. Pada kesempatan itu pula, Mahfud mengatakan, Presiden belum akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Usai putusan MK, pemerintah juga akan terlebih dahulu menganalisis putusan itu. "Kita lihat dulu putusan Mahkamah Konstitusi-nya apa, lalu dianalisis lagi apa yang perlu diperbaiki sehingga kita tidak terlalu buru-buru," ujar Mahfud.

MK masih memproses uji materi yang diajukan sejumlah pemohon terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Ia menuturkan, Presiden Jokowi menganggap jika Perppu KPK diterbitkan saat perkara masuk ke MK maka kurang sopan dan kurang etis.

Sampai saat ini, Mahfud mengatakan, Jokowi belum memutuskan akan menerbitkan Perppu KPK atau tidak. Perppu KPK belum diterbikan karena masih menunggu proses uji materi di MK.

"Waktu itu perjalanan soal ide Perppu itu, presiden itu belum memutuskan mengeluarkan atau tidak megeluarkan Perppu," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement