REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi D DPRD DKI Jakarta mengharapkan sosialisasi penggunaan jalur pejalan kaki lebih digencarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah itu akan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

"Harapannya pemerintah harus menyosialisasikan ke masyarakat agar tidak lagi menggunakan kendaraan. Tadi kita saja tak terasa sudah jalan empat kilometer," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah usai melakukan peninjauan langsung proyek pelebaran trotoar di daerah Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Selain sosialisasi, Komisi D juga meminta Dinas Kehutanan DKI yang bertanggung jawab dalam penyediaan pohon pelindung di trotoar DKI agar lebih baik menanam pohon yang berukuran besar sehingga dapat melengkapi kenyamanan pejalan kaki ketika berjalan. "Nah sekarang kan adanya pohon kecil, ini yang harus diperhatikan. Jalan empat kilometer itu terasa panas karena pohon- pohon besarnya ditebang. Nanti penanaman ya pakai pohon yang besar," kata Ida Mahmudah.

Komisi D juga menyarankan agar Dinas Bina Marga DKI berkoordinasi dengan dinas lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan DKI untuk melakukan perawatan rutin terhadap pengadaan jalur trotoar yang baru dilebarkan itu. "Kita harus akui, selama ini kita bisa membuat tapi tidak bisa merawat. Ini harus kerja sama, jangan sampai sesuatu yang sudah dianggarkan besar perawatannya tidak ada. Kan sayang," ujar politisi PDIP itu.

Peninjauan langsung Komisi D DPRD DKI Jakarta ke trotoar Cikini turut didampingi oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho beserta timnya. Anggota DPRD DKI komisi D yang hadir di antaranya Nova Harivan Paloh, Pantas Nainggolan, Yuke Yurike, Hardiyanto Kenneth, Justin Adrian dan Judistira Hermawan.

Peninjauan itu dilakukan sebagai tolok ukur penganggaran pembangunan trotoar di 2020 oleh Dinas Bina Marga DKI sebesar Rp1,2 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika