REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PAN berharap agar pemerintah turut andil dalam memfasilitasi kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS). HRS yang merupakan warga negara Indonesia kesulitan untuk pulang ke Tanah Air.

"Kita berharap pemerintah bisa menyelesaikan secara arif yang berkenaan dengan kepulangan Habib Rizieq, dan pemerintah juga mengakui yang bersangkutan adalah WNI. Karena itu, diurus lah," kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (12/11).

Saleh mengatakan, negara bertugas mengurus warga negaranya, termasuk HRS yang juga WNI. Ia menilai, bila pemerintah mampu bergerak cepat mengurus persoalan HRS maka berita-berita negatif seputar kepulangan Rizieq pun dapat dibendung.

"Kan ada yang menyatakan dicekal lah, ini kan belum tentu seperti itu. Kita berharap pemerintah membuka diri untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga ini tidak berlarut larut," ujar dia.

Persoalan soal HRS sempat dibahas oleh Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri RI dalam pertemuan tertutup, Selasa (12/11). Sedangkan sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menduga adanya upaya mempersulit kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Fadli menyebut seperti ada pesanan tertentu yang menyebabkan HRS tak kunjung pulang. Fadli mengklaim sudah beberapa kali bertemu HRS dalam beberapa tahun terakhir saat melaksanakan umrah.

Fadli mengaku mendapati informasi bahwa HRS berulang kali mendapati kesulitan saat menghadapi imigrasi. "Jadi memang ada upaya supaya Habib Rizieq tidak kembali ke Indonesia. Itu yang dilaporkan kepada saya tempo hari," ujar Poltikus Gerindra itu menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika