REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengeluhkan saluran irigasi persawahan yang mendangkal akibat sedimentasi. Padahal, sudah memasuki musim hujan yang dikhawatirkan berdampak pada meluapnya air yang mengakibatkan banjir di area persawahan dan pemukiman warga.
Kepala Seksi Perlindungan Lahan dan Air Dinas Pertanian Karawang Edi Suryana mengatakan, beberapa kecamatan kerap dilanda banjir karena meluapnya air dari saluran irigasi. Hal ini disebabkan pendangkalan karena banyaknya sedimentasi yang belum diangkat. Di antaranya di Kecamatan Pedes dan Pakisjaya.
“Memang paling parah sedimentasi itu di saluran irigasi primer dan sekunder. Itu milik BBWS dan Perum Jasa Tirta II bukan milik kami jadi kewenangannya ada di mereka,” kata Edi kepada Republika, Selasa (12/11).
Menurut Edi, saluran irigasi ini memerlukan pengerukan total. Apalagi kondisinya saluran irigasi yang mengarah ke Kecamatan Batujaya menuju laut lebih tinggi. Sehingga, air harus menanjak yang berakibat di wilayah yang lebih rendah rawan kebanjiran.
Ia mengatakan, pihaknya berupaya mengeruk sebagian di saluran tersier. Sementara yang lainnya merupakan kewenangan BBWS Citarum dan PJT II. Sehingga, dikhawatirkan jika diambil alih oleh pemerintah daerah akan menjadi temuan hukum.
“Selain itu banyak bangunan di pinggir saluran irigasi yang juga menganggu tapi itu bukan kewenangan pemda,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, di beberapa titik saluran irigasi juga mengalami kerusakan hingga jebol. Sehingga, air pun merembes ke jalan dan sawah. Ini pun harus diperbaiki oleh yang memiliki aset tersebut.
“Kami sudah komunikasi dengan dua pihak ini, baru mulai dikeruk di beberapa titik saja padahal namanya sedimen ini harus total dikeruknya,” tambahnya.
Ia menyebutkan, jika tidak diantisipasi segera maka dikhawatirkan area persawahan di beberapa wilayah di Karawang berpotensi banjir. Diperkirakan ada sekitar 600 hektare sawah yang terancam banjir jika saluran irigasi meluap. Terutama sawah-sawah yang berada di wilayah Karawang Utara yang dialiri Sungai Cilamaya dan Citarum.
“600 hektaran kira-kira yang rawan banjir. Tapi kita coba tanggulangi dengan menyediakan pompa. Ada 350 hektar sawah yang sudah disiapkan pompaa untuk antisipasi itu,” ujarnya.
Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari juga sempat menyampaikan keluhan ini saat kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Karawang pekan lalu. Wabup
menilai, saluran irigasi utama di beberapa wilayah di Karawang butuh pengerukan total untuk mengantisipasi banjir di musim hujan.
Ia mengeluhkan pengelola saluran irigasi yang belum juga mengeruk sedimentasi dan melakukan perbaikan. Padahal, kondisi tersebut sudah mengkhawatirkan dan butuh segera ditindaklanjuti.
“Solusinya gampang sebenarnya dengan dikeruk. Tapi kalau ini dianggarkan pemerintah kabupaten itu bisa jadi persoalan hukum karena tanggung jawab PJT. Kemarin saya ke Jatisari ada 2.700 hektare nyaris tidak bisa nyawah karena saluran sekundernya bocor,” tuturnya.
Ia pun meminta pihak yang bersangkutan untuk seger menindaklanjuti. Sehingga, menyambut musim hujan para petani dan masyarakat tidak khawatir kebanjiran.
Mentan Syahrul Yasin Limpo pun menanggapi bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PJT II untuk mengoptimalkan saluran irigasi yang ada. Mentan meminta Pemkab Purwakarta untuk memetakan titik mana saja yang mbutuhkan penanganan segera sebelum musim hujan memasuki puncaknya.
“Tuliskan saya surat yang mana butuh perbaikan. Bagaimana mau baik pertaniannya kalau irigasinya nggak baik. Bagaimana mau nanam kalau main dengan air. Ini kepentingan rakyat,” kata Syahrul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika