Selasa 12 Nov 2019 20:02 WIB

Pakar: Rencana Nasdem Gagas Konvensi Capres Jadi Ide Segar

Konvensi tersebut memberi ruang kepada orang terbaik yang tidak punya partai politik.

Rep: Ali Mansur/ Red: Ratna Puspita
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda.
Foto: Istimewa
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyambut positif gagasan Partai Nasdem soal konvensi menjaring calon presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Konvensi tersebut memberi ruang kepada orang terbaik yang tidak punya partai politik.

Ia mengatakan orang terbaik itu bisa berasa dari beragam latar belakang baik dari kepala daerah, dunia usaha, akademisi, maupun latar belakang lainnya. "Sebagai ide saya pribadi tidak masalah, malah itu ide yang positif dan itu ide yang segar," ungkap Hanta Yuda saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Baca Juga

Menurut Hanta, konvensi capres itu akan memberikan efek positif baik bagi partai maupun publik. Sebagai isu atau gagasan, konvensi capres bakal membawa pengaruh positif untuk Nasdem.

"Secara ide saya dari dulu dari jaman 10 tahun lalu saya dorong semua partai membuat konvensi. Nantinya publik akan mendapatkan menu prasmanan yang banyak asalkan dilakukan secara demokratis. Partai juga terekspos secara positif," tutur Hanta.

Namun, Hanta tidak memungkiri, apa yang digagas oleh Partai Nasdem berpotensi menimbulkan friksi di dalam koalisi pemerintah. Menurutnya secara dinamika di internal koalisi, itu merupakan persoalan yang harus dijaga.

Sementara secara etika politik, Hanta mengatakan, Nasdem juga baru menyampaikan gagasan belum memulai konvensi. Kemungkinan itu akan dilakukan dua tahun sebelum Pilpres 2024 berlangsung. 

Sebelumnya, Partai Nasdem menyampaikan secara terbuka akan mencari calon presiden untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 melalui konvensi. Gagasan Nasdem tersebut menuai kontroversial karena pemerintahan periode 2019-2024 baru saja berjalan dan Nasdem merupakan salah satu partai koalisi pemerintah.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement