REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung perihal sepinya minat investor ke Indonesia, khususnya oleh investor Cina yang merelokasi perusahaannya akibat perang dagang dengan AS. Jokowi menyebut, ada 33 perusahaan besar asal Cina yang akan memindahkan basis produksinya. Dari angka itu, 23 perusahaan memilih Vietnam sebagai lokasi baru. Sisanya, tersebar di Thailand, Malaysia, hingga India.
Jokowi memandang, ruwetnya perizinan baik di pusat atau daerah menjadi ganjalan utama tak diliriknya Indonesia oleh investor. Jokowi pun meminta seluruh pemerintah daerah menyisir aturan-aturan yang dinilai menghambat. Bila dirasa ada Peraturan Menteri (Permen) yang mengganggu investasi di daerah, Jokowi juga berjanji untuk menghapus atau merevisinya.
"Ini ada apa? Ini tanda tanya. Kita harus mau instropeksi, kita harus mengoreksi. Problemnya ruwetnya perizinan di pusat termasuk di daerah. Ruwet semuanya," jelas Jokowi dalam pembukaan rakornas antara pemerintah pusat dan forkopimda di Sentul, Bogor, Rabu (13/11).
Jokowi juga meminta pemda 'menutup mata' terhadap investasi yang berorientasi ekspor. Ia ingin bentuk investasi yang berpotensi menggenjot nilai ekspor untuk didukung, bukan malah dipersulit. Jokowi juga menekankan bahwa investasi mampu membuka lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan dua agenda besar Jokowi dalam lima tahun ke depan: menekan defisit neraca dagang dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
"Saya titip kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya secepat-cepatnya. Enggak usah ditanya-tanya. Urusan keamanan back up dari polres, polda. Agar muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan," katanya.