REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah memerintahkan pembebasan lebih dari 70 aktivis oposisi. Sebelumnya mereka ditahan karena dituding merencanakan kudeta.
"Ada lebih dari 70 orang, tolong segera kerjakan kasus ini agar saudara-saudara ini dapat dibebaskan dengan jaminan," kata Hun Sen dalam pidato pembukaan pabrik semen baru di provinsi selatan Kampot, Kamis (14/11).
Selain membebaskan, Hun Sen pun memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk menarik surat perintah penangkapan bagi aktivis oposisi lainnya yang melarikan diri ke Thailand atau bersembunyi di Kamboja.
Wakil Ketua Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (PPNK) Mu Sochua memandang pembebasan para aktivis opisisi itu sebagai tipu daya. "Ini adalah taktik konsesi sedikit demi sedikit dari Hun Sen untuk memecah belah dan menaklukkan. Dia secara strategis terus menyebut Sam Rainsy dan rekannya sebagai pengkhianat yang berusaha melakukan kudeta," kata dia.
Saat berada di Indonesia, Sam Rainsy mengatakan kepada awak media bahwa kedatangannya ke Jakarta adalah untuk bertemu parlemen Indonesia dan berharap dapat kembali ke Kamboja segera.
"Semua negara ASEAN bergerak menuju demokrasi. Beberapa bergerak sangat cepat, seperti Indonesia, Malaysia. Beberapa bergerak agak lambat. Akhirnya kita akan mencapai demokrasi, kita semua," ujar Sam Rainsy.
Pada Sabtu lalu, Kamboja telah melonggarkan kondisi tahanan rumah terhadap pemimpin oposisi Kem Sokha yang dituding melakukan pengkhianatan dua tahun lalu. Kem Sokha mengatakan tuduhan itu konyol dan menyerukan otoritas negara membatalkannya.
Kem Sokha dan Sam Rainsy ikut mendirkan PPNK yang dilarang pada 2017. Uni Eropa telah mengancam akan menangguhkan preferensi perdagangan atas tindakan Pemerintah Kamboja terhadap oposisi.
Hun Sen telah memerintah Kamboja selama 34 tahun. Dia telan ditekan dunia internasional untuk memperbaiki catatan hak asasi manusia di negaranya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika