Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

Thursday, 10 Rabiul Awwal 1444 / 06 October 2022

 

10 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Belanja Dipercepat, Pemerintah Andalkan Penyaluran Bansos

Kamis 14 Nov 2019 09:14 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya

Dana Bansos

Dana Bansos

Foto: Antara
Alokasi anggaran untuk bansos pada tahun depan mencapai Rp 62 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mempercepat belanja di awal tahun anggaran 2020 demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu pos belanja yang akan dikejar di awal tahun adalah penyaluran bantuan sosial nontunai, seperti Kartu Sembako Murah.

 

Kementerian Keuangan mencatat, alokasi anggaran untuk bansos pada 2020 mencapai Rp 62 triliun, naik dari sebelumnya Rp 58 triliun pada 2019. Kenaikan alokasi anggaran lebih banyak disebabkan kenaikan besaran bansos yang diterima masyarakat dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulan.

Baca Juga

Sementara itu, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan berubah, yaitu 15,6 juta KPM. "Kalau 2019 itu lebih banyak di PKH sebetulnya  ini masih bisa dilakukan. Karena size-nya dari sisi jumlah per kepala kan meningkat. Jadi itu masih bisa dilakukan," kata Sri Mulyani usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan DIPA dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa di Istana Negara, Kamis (14/11). 

Sri menjelaskan, belanja pemerintah untuk bansos memang terbilang paling memungkinkan untuk dilakukan di awal tahun. Alasannya, belanja jenis ini tidak memerlukan mekanisme pengadaan yang didahului dengan lelang, seperti yang terjadi di kementerian lainnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya, sebagian besar anggarannya disalurkan untuk proyek konstruksi yang memerlukan pengadaan barang dan jasa.

"Itu yang biasanya bisa diakselerasi lebih cepat. karena tidak memerlukan apa yang disebut procurement, tidak perlu belanja modal yang memerlukan perencanaan. Sehingga dia bs langsung," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Jokowi memang memerintahkan menteri dan pimpinan daerah untuk mempercepat belanja pemerintah. Salah satunya dengan mengadakan lelang lebih dini sehingga proyek bisa berjalan di awal tahun. Jokowi belajar dari realisasi lelang pada 2019 yang menyisakan Rp 31 triliun proyek belum berjalan.

"Pesan presiden supaya dokumen untuk procurement bisa diselesiakan sedini mungkin sehingga Januari bisa dijalankan," kata Sri.

Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile