REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta untuk melakukan pengawasan arus barang impor yang masuk menjelang akhir tahun. Terutama, impor barang konsumsi yang bisa merusak pasar bagi produk lokal sekaligus memicu terjadinya defisit perdagangan.
Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan, kewaspadaaan pemerintan mesti dimulai sejak saat ini. Terutama, produk-produk tekstil yang belakangan banyak ditemukan kasus impor tekstil ilegal.
"Ini harus diperhatikan betul-betul karena ini akan mendistorsi pasar dalam negeri," kata Yusuf saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (15/11).
Yusuf melanjutkan, pengawasan terhadap barang konsumsi juga wajib dilakukan lantaran adanya penurunan impor bahan baku dari tahun ke tahun. Hal itu menunjukkan bahwa adanya penurunan kegiatan produksi oleh industri dalam negeri atau dengan kata lain mengalami kontraksi.
Di sisa dua bulan terakhir, Yusuf mengatakan, kemungkinan kegiatan ekspor dan impor akan mencapai puncaknya pada November ini. Lalu, kembali mengalami penurunan karena adanya pengurangan masa kerja imbas Hari Raya Natal dan Tahun Baru.
"Sampai akhir tahun nanti saya kira memang impor akan cenderung lebih banyak ke konsumsi," kata Yusuf.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar pemerintah dapat bergerak cepat menyelesaikan perjanjian dagang, terutama perjanjian bilateral. Sebab, perjanjian multilateral membutuhkan waktu dan energi yang besar karena harus menyatukan banyak pemikiran dari masing-masing negara.
Karenanya, perjanjian bilateral dianggap lebih dapat mengakomodit kepentingan negara untuk meningkatkan nilai ekspor kepada negara-negara mitra dagang. "Harus ada komitmen dua negara kalau perlu ada evaluasi lebih jauh dari perjanjian bilateral yang sudah ada," kata dia.
Mengutip data Badan Pusat Statistk (BPS) impor barang konsumsi pada Oktober 2019 mencapai 1,44 miliar dolar AS atau naik 2,02 persen dibanding bulan sebelumnya. Namun, jika dibanding dengan Oktober 2018, nilai impor barang modal tersebut tercatat turun 4,44 persen.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, neraca perdagangan sudah mulai membaik, ditandai dengan surplus 161 juta dolar AS. Meski demikian, Airlangga mengakui bahwa selain masih terjadinya defisit pada perdagangan migas, beberapa komoditas nonmigas juga masih mengalami defisit.
"Tunggu saja akan ada langkah-langkah lanjutan. Tentu ini akan kita jaga karena ada program yang akan kita lakukan," kata Airlangga.
