REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu kementerian yang merasakan manfaat dari program pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Pembiayaan tersebut akan diproyeksikan untuk menurunkan gas emisi rumah kaca, menekan jumlah sampah plastik, dan program lingkungan lainnya.

Staff Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan, Laksmi Dewanti mengatakan, di era disrupsi ini Indonesia harus memiliki sumber daya manusia l yang cerdas dan kreatif. Adapun untuk membentuk SDM itu, pemerintah tidak cukup mengintervensi pada sektor pendidikan saja namun juga harus berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim.

"Jadi saya pikir kolaborasi antara sektor keuangan dengan sektor lingkungan hidup ini penting sekali. SDM Indonesia harus dilindungi tidak hanya dari segi pertahanan keamanan, tapi juga dari bencana alam dan bencana lingkungan," kata dia dalam acara Green Sukuk Investor Day di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

Laksmi mengungkap bahwa salah satu komitmen pemerintah yaitu diselesaikannya dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dalam menurunkan emisi karbon. Ditargetkan pada 2030, penurunan emisi karbon mencapai 29 persen.

"Kita harus memastikan target itu tercapai. Maka perlu ada upaya kolektif untuk meraih itu, semua pihak harus berpangku tangan," kata Laksmi.

Dia pun berharap, dengan adanya green sukuk edisi ST006 semakin banyak masyarakat yang peduli akan lingkungan dan keberlanjutan. Green sukuk edisi ST006 merupakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga mengatasi perubahan iklim, yang diwujudkan melalui pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika