REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Korbid Penggalangan Khusus DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan pihaknya akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) secara demokartis dan terbuka. Namun dalam pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART.

Menurut Ace, kepanitiaan Munas juga sudah mengakomodasi semua pihak berdasarkan hasil rapat pleno beberapa waktu lalu. Namun ia  menegaskan bahwa masing-masing calon harus mendapatkan dukungan setidaknya 30 persen.

"Dimana calon Ketua Umum harus mendapatkan dukungan 30 persen dari pemegang suara. Ketentuan tersebut jelas tercantum dalam AD/ART," tegas Ace saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (17/11).

Ace menambahkan realitasnya politiknya sekarang, sebagian besar DPD PG Provinsi mendukung Airlangga Hartarto. Jika tidak ada yang memberikan dukungan terhadap calon lain selain nama Airlangga Hartarto sebesar itu, bisa saja berlangsung secara aklamasi.

"Aklamasi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam mekanisme demokrasi. Asal tidak melanggar AD/ART," terang Ace.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan sangat kecil sekali kemungkinan pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi. Karena, sejauh ini setidaknya empat kandidat ketua umum Golkar yang bakal maju di Munas awal Desember nanti. Hanya saja, memang dalam Rapat Pimpinan Nasional memutuskan Munas Golkar dilaksanakan dengan mengedepankan musyawarah mufakat berlandaskan demokrasi.

Sementara keempat calon ketua umum yang dimaksud Nusron adalah Airlangga Hartarto, Bambang Soesatyo, Indra Bambang Utoyo, dan Ridwan Hisyam. "Kami optimis DPD II dan silent majority nanti akan menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan perubahan kepemimpinan partai yang akan membawa partai lebih baik, dinamis dan progresif," ungkap Nusron.

Ikuti Whatsapp Channel Republika