REPUBLIKA.CO.ID,ABU DHABI -- Rumah Keluarga Abrahamik (agama samawi) akan dibangun di Pulau Saadiyat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Pembangunan yang dijadwalkan rampung pada 2022 itu merupakan proyek pertama yang diawasi oleh Komite Persaudaraan Manusia. 

Pada Jumat (15/11) lalu, Imam Besar Al-Azhar Mesir Sheikh Ahmed El-Tayeb dan kepala Gereja Katolik Paus Francis II meninjau desain kompleks antaragama yang baru itu selama pertemuan mereka dengan anggota Komite Tinggi Persaudaraan Manusia di Vatikan. Dilansir di Ahram Online, Senin (19/11), komplek Rumah Keluarga Abrahamik itu akan terdiri dari gereja, masjid, dan sinagog. Dengan demikian, kompleks tersebut akan berbagi ruang bersama. 

Sebelumnya, Imam Al-Azhar berada di Roma untuk bertemu dengan Paus Francis II dan untuk berpartisipasi dalam KTT Antaragama dalam Mempromosikan Martabat Anak di Duni Digital, yang diadakan pada 14-15 November 2019 lalu di Akademi Ilmu Pengetahuan Kepausan di Vatikan. 

Pada kesempatan itu, El-Tayeb mengatakan bahwa Rumah Keluarga Abrahamik harus menjadi cerminan dari nilai-nilai dalam Dokumen Persaudaraan Manusia. Kompleks antaragama itu bertujuan untuk mempromosikan dialog antar-agama dan nilai-nilai toleransi serta koeksistensi di antara orang-orang dari berbagai agama, budaya, dan kepercayaan. 

Selama pertemuan dengan anggota Komite Persaudaraan Manusia, Paus Francis dan El-Tayeb mendesak para anggota komite untuk mengubah Dokumen Persaudaraan Manusia menjadi karya nyata di lapangan. Paus Francis mengatakan kepada komite, bahwa Rumah Keluarga Abrahamik adalah ide jenius dan perwujudan nilai-nilai persaudaraan manusia. Dokumen Persaudaraan Manusia sendiri diluncurkan pada Februari 2019 di Abu Dhabi, setelah ditandatangani oleh Paus Francis dan El-Tayeb. 

Dokumen tersebut adalah deklarasi bersama dari aspirasi yang baik dan tulus dari kedua pemimpin agama. Dokumen itu dikatakan berfungsi sebagai panduan bagi generasi masa depan untuk memajukan budaya saling menghormati.

Sementara itu, Komite Tinggi Persaudaraan Manusia dibentuk untuk mencapai tujuan dokumen itu melalui tindakan eksekutif dan kerangka kerja operasional. Anggota terakhir yang bergabung dengan komite itu adalah mantan direktur jenderal Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) Irina Bokova (67). Ia merupakan wanita pertama yang melayani sebagai direktur jenderal UNESCO untuk dua periode berturut-turut (2009-2017).