REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah bukanlah prestasi hebat. Sebab, sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung saat inilah yang membuat korupsi dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih.

Ia menjelaskan, Pilkada langsung berdampak pada biaya politik yang tinggi dari para calon. Sehingga saat calon tersebut terpilih, kepala daerah tersebut akan berusaha mengembalikan modal yang ia gunakan selama kontestasi.

"Kemudian politik biaya tinggi kita untuk calon kepala daerah, bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).

Mantan Kapolri itu juga menyinggung soal adanya jual beli suara yang dilakukan oleh calon kepala daerah dalam Pilkada langsung. Hal itu dilakukan mereka agar dapat terpilih nantinya.

"Sehingga (kepala daerah) ya tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, teknik-teknik investigasi, menarget kepala daerah sangat mudah sekali ya pasti akan korupsi. Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi," ujar Tito.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar Pilkada langsung dikaji dan dievaluasi secara mendalam. Sebab menurutnya, di sejumlah daerah hal tersebut justru lebih berdampak negatif.

Namun, Tito menegaskan bahwa dirinya bukan meminta agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab ia mengaku tak pernah melemparkan atau menyatakan usulan tersebut. "Sehingga usulan yang saya sampaikan adalah, bukan untuk kembali ke A atau ke B, tetapi adakan evaluasi. Tapi evaluasi bukan suatu yang haram menurut pendapat saya," ujar Tito.

Ikuti Whatsapp Channel Republika