REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Maruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Daw El El Khin Aye, Senin (18/11). Dalam kunjungan tersebut, Wapres Maruf sempat menyinggung komitmen Indonesia mendukung Myanmar menyelesaikan persoalan Rakhine State.
Maruf mengatakan, Indonesia ingin melihat kemajuan signifikan persiapan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.
"Ibu Duta Besar pasti paham bahwa Indonesia ingin terus berkontribusi terhadap penyelesaian masalah ini," kata Maruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/11).
Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Daw El El Khin Aye, Senin (18/11).
Maruf juga menyarankan Pemerintah Myanmar menggunakan pendekatan konstruktif, seperti yang digunakan Indonesia. Sebab, ia meyakini cara itu akan membuahkan hasil.
Wapres Maruf berharap agar rumah sakit yang dibangun di Rakhine State dapat segera secara resmi diserahkan ke Pemerintah Myanmar.
Selain soal Rohingya, dalam pertemuan kedua pihak membahas kesepakatan untuk terus meningkatkan kerja sama dagang dan investasi. Sebab, nilai dagang bilateral Indonesia-Myanmar telah mencapai 1 miliar dolar AS pada 2018.
Maruf menilai perlunya terus memfasilitasi kontak antara pebisnis kedua negara.
"Beberapa perusahaan Indonesia juga telah beroperasi di Myanmar seperti PT. Japfa, Telkom Internasional, Kalbe Farma & PT. Wijaya Karya," ujar Maruf.
Wapres mennbahkan bahwa PT Kalbe Farma bahkan saat ini sedang menyelesaikan pembangunan pabrik di Myanmar dengan nilai investasi sebesar 20 juta dolar AS.
"Saya mohon agar pemerintah Myanmar dapat memberikan perhatian khusus bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang beroperasi di Myanmar," ujarnya.
Sementara, Duta Besar Myanmar untuk Indonesia Daw El El Khin Aye mengatakan Pemerintahnya telah menjanjikan keamanan bagi etnis Rohingya. Namun demikian, ia belum dapat memastikan repatriasi akan dimulai.
Ia menilai solusi tergantung pada kesepahaman antara etnis Rohingya dengan Myanmar.
"Tentu saja kami mencoba untuk memecahkan masalah ini dan berusaha menangani hal itu. Tapi, dengan permintaan dan prejudis seperti ini saya rasa hal itu akan "menghambat" (delay)" masalah ini dan hal itu akan membuat lebih sulit bagi kami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika