REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan klaim Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang menyebut telah didukung 367 pemilik suara.
Suara itu dianggap penting buat Bamsoet maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2019.
"Ya kalau klaim bisa saja, yang menentukan kan di forum-forum formal seperti Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Menurut Doli, faktanya di forum Rapimnas pekan lalu, hampir mayoritas DPD 1 Partai Golkar memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto kembali menjadi ketua umum Partai Golkar.
Doli mencontohkan, sebagai Plt Ketua DPD I Golkar Sumatra Utara, ia memberikan dukungan kepada Airlangga mewakili 33 DPD II Partai Golkar yang ada di Sumut.
"Saya menyampaikan dukungan kepada Airlangga bukan atas nama Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara, namun 33 DPD II Golkar di kabupaten/kota. Rapat-rapat (penentuan dukungan) sudah melalui mekanisme rapat formal, rapat pleno, itu ukurannya," ujarnya.
Menurut Doli yang merupakan Ketua Komisi II DPR RI itu, dukungan calon Ketua Umum Golkar di Munas harus melihat realitas dan komunikasi yang selama ini dibangun dengan DPD II Partai Golkar.
Kalau hanya klaim, ia juga bisa mengklaim telah didukung 400 DPD II Partai Golkar.
"Beberapa waktu yang lalu, Andi Sinulingga mengatakan kalau Bamsoet didukung 383 pemilik suara, lalu sekarang dikatakan 367, mana yang benar?" ujarnya.
Karena itu dia mengatakan, melihat dukungan riil pemilik suara dapat dilihat secara formal resmi yaitu pemilik suara yang menjadi peserta Munas dan Rapimnas Golkar.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengaku sudah didukung 367 pemilik suara agar maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2019.
"Alhamdulillah dukungan DPD sudah lebih dari 367 yang memiliki suara. Ya nanti lihat perkembangan selanjutnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika