REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--DPRD Sumatra Barat, Senin (18/11), melakukan pertemua dengan Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I di Gedung DPRD Provinsi Sumbar di Kota Padang. Keduabelah pihak membahas mengenai pengendalian konsumsi solar yang selama sebulan terakhir mengalami kelangkaan nyaris di semua SPBU di Sumbar.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Afrizal mengatakan penyaluran solar harus tepat tepat sasaran. Penyaluran bahan bakar solar menurut Afrizal harus sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014.
Perpres Nomor 191 tahun 2014 mengatur Solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi industri rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum. Termasuk juga kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin atau CC kecil.
Berdasarkan landasan hukum dari Perpres 191 tahun 2014 ini, Pertamina sudah melarang pihak perkebunan dan pertambangan mengonsumsi bahan bakar solar.
"Kami menghimbau kepada masyarakat Sumbar, agar Solar subsidi hanya dikonsumsi bagi yang sesuai Perpres 191 tahun 2014. Kami minta Pertamina mensosialisasikan hal ini," kata Afrizal.
Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I Roby Hervindo mengatakan sejak Selasa (12/11) lalu, Pertamina telah menambah menambah pasokan Solar hingga 30 persen di Sumatra Barat. Pertambahan penyaluran ini kata dia berdampak positif mengurai antrian Solar di SPBU di Sumbar.
"Rata-rata penyaluran Solar periode 12 hingga 17 November 2019 mencapai 1,4 juta liter per hari. Jumlah ini lebih banyak ketimbang penyaluran Solar di November 2018 sebesar 1,3 juta liter per hari. Sejak 1 hingga 17 November, Pertamina telah menyalurkan lebih dari 20 juta liter Solar subsidi," kata Roby.
Pertamina kata Roby juga mulai menerapkan pengendalian konsumsi solar. Sesuai kesepakatan dengan Pemprov Sumbar beberapa hari lalu, pembelian Solar bersubsidi maksimal 100 liter per konsumen.
Tujuannya agar penggunaan BBM bersubsidi menjadi lebih merata dan sesuai dengan peruntukannya. Pertamina mengimbau kepada masyarakat mampu agar menggunakan BBM non subsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tercukupi bagi yang berhak mendapatkannya.
Sementara untuk pasokan premium juga terdapat peningkatan. Rata-rata penyaluran premium periode November 2019 sebanyak lebih dari satu juta liter per hari. Sedangkan Oktober 2019, rata-rata penyaluran sebanyak 900 ribu liter per hari.
Roby menghimbau masyarakat beralih menggunakan BBM non subsidi karena terjamin berkualitas sesuai ketentuan dan tahun pembuatan yang dikeluarkan pabrikan kendaraan.
Untuk bahan bakar diesel, tersedia Dexlite maupun Pertamina Dex. Untuk bahan bakar bensin, ada Pertalite dan Pertamax. Roby mengatakan jenis-jenis BBM non subsidi tersebut lebih sesuai untuk kendaraan masa kini.
Karena penggunaan BBM sesuai kualitas yang ditentukan pabrikan akan berdampak pada hasil emisi yang dikeluarkan kendaraan. Keluaran emisi kendaraan yang mengonsumsi bahan bakar non-subsidi kata Roby akan lebih ramah lingkungan serta membuat performa kendaraan lebih maksimal serta berdampak pada keawetan
"Kami minta masyarakat mampu supata menggunakan BBM non-subsidi. Sehingga alokasi kuota BBM bersubsidi tercukupi bagi yang berhak mendapatkannya," ucap Roby.
Sejak awal November, nyaris di seluruh SPBU di Sumbar mengalami kelangkaan solar. Pantauan Republika, antrian solar terlihat di seluruh SPBU di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan di beberapa kabupaten dan kota lainnya. Antrian panjang truk-truk dan bus untuk mendapatkan bahan bakar solar ini tidak jarang menciptakan kemacetan jalan raya.
Karena truk-truk dan bus roda enam lebih banyak yang antri sampai menginap di sepanjang jalan raya menuju SPBU. Sehingga ruas jalan bagi pengendara lain menyempit. Akibatnya terjadi kemacetan di setiap titik SPBU.
Tapi sepekan terakhir, antrean solar di SPBU mulai terurai karena sudah ada pasokan kuota tambahan dari Pertamina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika