REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ribuan masyarakat Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), turun ke jalan dan berunjuk rasa menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL). Pasalnya, bandara akan berubah nama menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid di Kantor DPRD NTB, Senin (18/11).
Menurut koordinator aksi, Lalu Hizzi, dalam orasinya pergantian nama BIL tersebut kental dengan nuansa politik. Hizzi menyatakan, nama BIL sebagai nama bandara di Lombok Tengah merupakan representasi Pulau Lombok dan NTB.
Hizzi juga mengatakan, keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengganti nama BIL ada upaya pihak pihak tertentu untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ajang politik. Karena itu, Hizzi menegaskan BIL merupakan harga mati.
"Jangan ada upaya tipu tipu dengan intrik intrik politik, BIL harga mati, tidak boleh ada yang merubah nama tersebut, apapun alasannya," ujar Hizzi dalam orasinya.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menegaskan, apa yang menjadi aspirasi para pengunjuk rasa akan menjadi atensi DPRD NTB. "Berikan kami kesempatan dan saya jamin tidak ada voting untuk keputusan soal bandara ini. Kami juga meminta sekaligus berharap, agar saudara-saudara (masyarakat Loteng) tetap menjaga kondusivitas daerah," katanya.
Ribuan massa yang turut berunjukrasa juga terlihat menggunakan pakaian negeri sipil. Sebelumnya beredar himbauan agar PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk turun kejalan menolak perubahan nama BIL menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Majid (Bizam).
Sebelumnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah sudah angkat bicara terkait rencana demo besar-besaran yang akan dilakukan sekelompok masyarakat dan ASN di Lombok Tengah untuk menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
Ia mengatakan, demo merupakan kebebasan berekspresi. Namun, dalam konteks perubahan nama bandara, menurutnya sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan, bukan untuk kepentingan kelompok atau daerah tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika