REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kementerian Luar Negeri Korea Selatan (Korsel) mengatakan pejabat mereka dan Amerika Serikat menghentikan pembicaraan beban biaya yang harus ditanggung Seoul untuk militer AS. Publik Korsel menentang biaya yang diminta AS sebesar 5 miliar dolar AS.
"Posisi kami adalah hal ini harusnya sesuai dengan kerangka Special Measures Agreement (SMA) yang disepakati bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat selama 28 tahun terakhir," kata Kementerian Luar Negeri Korsel dalam pernyataannya, Selasa (19/110.
Penghentian pembicaraan tersebut menjadi ketidaksepatan yang sangat jarang terjadi antara dua negara. AS dan Korsel sudah bersekutu selama 66 tahun. Masing-masing mengatakan pihak yang lain tidak siap berkompromi dengan adil dan masuk akal dalam menanggung beban biaya 28.500 pasukan AS yang ada di Korsel.
"AS yakni pembagian beban biaya pertahanan harus dinaikan secara signifikan dengan menciptakan kategori baru," tambah Kementerian Luar Negeri Korsel.
Negosiator AS James DeHart mengatakan AS mengakhiri pembicaraan 'agar pihak Korea memiliki waktu untuk mempertimbangkannya kembali. Ia berharap ada proposal baru yang dapat disepakati kedua belah pihak dalam semangat kerja sama.
"Sayangnya, proposal yang diajukan tim negosiasi Korea tidak merespon permintaan kami untuk pembagian beban yang adil dan merata," kata DeHart.
Para negosiator meninggalkan menjadi perundingan setelah satu jam berbicara. Media Korsel melaporkan perundingan ini dijadwalkan dilakukan sepanjang hari.
Pembuat kebijakan Korsel mengatakan pemerintah AS ingin menaikan beban biaya sebesar 5 miliar dolar AS per tahun. Lima kali lebh besar yang disepakati Korsel tahun ini yang sebesar 896 juta dolar AS.
Pemerintah AS tidak menyebutkan berapa angka yang mereka minta. Tapi sebelumnya Trump pernah mengatakan militer AS yang berada di Korsel membutuhkan 'perlindungan sebesar 5 miliar dolar AS'.
Trump sudah lama mencerca apa yang sebut kontribusi tidak memadai para sekutu AS dalam bidang pertahanan. Tahun depan AS juga mulai menggelar negosiasi terpisah untuk membahas beban biaya pertahanan dengan Jerman, Jepang, dan NATO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika