REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons usulan soal evaluasi Pilkada langsung. AHY mengaku tak ingin demokrasi Indonesia mundur. Pasalnya, demokrasi merupakan cita-cita dan amanat dari reformasi pada 1998 silam.

“Artinya begini, kita tidak ingin demokrasi kita mudur. Yang jelas, kami ingin Bersama-sama menegaskan suara rakyat, bahwa pilkada itu sudah milik rakyat,” ujar AHY ketika ditemui Republika.co.id, di Perpustakaan Nasional, Selasa (19/11).

Ketika disinggung terkait pemilihan kepala daerah kembali lewat DPRD, AHY menilai hal tersebut sebagai penyimpulan yang salah.

Menurut AHY, pemilihan kepala daerah sudah seharusnya dijadikan ajang bagi rakyat memberikan suara, khususnya dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Oleh sebab itu, ketika hak tersebut diberikan pada 1998, maka keputusan tidak bisa dicabut kembali. “Saya rasa rakyat juga tidak akan menerimanya begitu saja,” kata dia. “Toh rakyat juga pastiya akan protes dan kecewa,” tuturnya menambahkan.

Oleh sebab itu, dia menegaskan agar semua pihak menghormati hak yang sudah melekat pada rakyat. Dia juga berharap agar demokrasi Indonesia bisa semakin matang dan juga berkeadaban dalam prosesnya. “Tetapi juga terbuka untuk ruang diskusi yang baik,” ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika