REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA — Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengajak perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai (DAS) Citarum untuk membantu melestarikan sungai. Hal ini sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah menanggulangi pencemaran sungai Citarum.
Anne menyebutkan masih ada beberapa perusahaan yang belum berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya melestarikan daerah aliran sungai. Padahal sinergi ini menjadi bentuk dukungan untuk sama-sama menjaga lingkungan.
“Kalau untuk daerah aliran sungai Citarum ada satu lagi yang belum melaksanakan, kemudian untuk Cilamaya dari tiga perusahaan, satu diduga mencemari langsung ke aliran sungai Cilamaya. Satu sedang proses, satu sudah keputusan Mahkamah Agung,” kata Anne di sela-sela kegiatan pengerukan Sungai Citarum di di Dermaga Bandar Citarum Lestari (BCL) PT South Pacific Viscose, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Selasa (19/11).
Anne pun mengajak perusahaan untuk bersinergi melestarikan DAS Citarum. Seperti yang dilakukan salah satu perusahaan di Purwakarta yang berkontribusi mengeruk sedimentasi Sungai Citarum.
“Ini harus menjaid contoh perusahaan lain karena masih ada perusahaan yang komitmennya belum seperti ini,” kata
Ia mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan dari perusahaan untuk bersama-sama Membantu pemerintah. Dengan begitu maka program pelestarian DAS di pemerintah bisa berjalan beriringan dan membuahkan hasil optimal. Mengingat DAS menjadi bagian sekitar yang harus dijaga untuk mendukung keberalangsungan perekonomian perusahaan juga.
Ia menyatakan komitmennya untuk menindaktegas perusahaan yang melanggar aturan berkaitan pencemaran sungai. Menurutnya pencemaran sungai bukan menjadi hal yang bisa ditolerir karena mengancam kehidupan banyak orang ke depannya.
“Pemerintah daerah nggak ada toleransi bagi mereka yang melakukan pencemaran sungai. Saya sangat berterima kasih dan penghargaan bagi direksi PT South Pasific Viscose harus menjaid perocntohan di Purwakarta,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika