REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengevaluasi dan mengonsolidasikan semua anak, cucu dan cicit perusahaan milik negara. Menurut Kementerian BUMN, banyak anak, cucu, dan cicit perusahaan negara tersebut yang dibuat tanpa dasar yang jelas.
"Ini akan dikonsolidasikan, artinya kita lagi melihat mana yang bisa digabung, kalau rugi dan bukan core bisnisnya serta tidak menguntungkan harus dievaluasi ulang, kalau bisa ditutup maka ditutup saja," kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (20/11).
Arya mengatakan kalau anak perusahaan negara tersebut tujuannya menguntungkan silakan dilanjutkan. "Bayangkan kemarin di data ada 11 perusahaan air minum di bawah BUMN," ujar Arya.
Selain itu, Kementerian BUMN juga menyoroti saling gugat menggugat antarperusahaan negara. "Terdapat 13 kasus yang kami data dan ketahui. Ini akan kita coba untuk ke depannya tidak lagi seperti ini. Harusnya bisa didudukkan sama-sama, sebagai keluarga besar, lucu kalau antarBUMN saling gugat," kata Arya.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir bergerak cepat dalam menjalankan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien. Untuk itu ia memanggil sejumlah nama yang dinilai dapat bekerja keras membantu menangani sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara.
Untuk mengelola aset sebesar Rp 8.200 triliun rupiah itu, Menteri BUMN tersebut membutuhkan teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik.
Erick menambahkan bahwa dirinya berupaya agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik, berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika