REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Kementeri Tenaga Kerja (Kemenaker), Rabu (20/11). Dalam kesempatan itu Komisi IX mencecar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah soal rencana pemerintah mengeluarkan program Kartu Prakerja.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Daulay Partaonan mengkritisi banyaknya kartu yang dikeluarkan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga menyoroti soal anggaran Rp 10 Triliun yang diperlukan dalam program Kartu Prakerja tersebut yang tidak mencantumkan anggaran untuk membuat kartu tersebut.

"Yang ada nanti ada sertifikatnya sekian, nanti pelatihannya biayanya sekian, sementara biaya operasionalnya nggak ada," kata Saleh.

Ia khawatir pencetakan kartu tersebut tidak akan efektif. Pasalnya kartu tersebut hanya untuk jangka pendek.