REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo menuturkan, pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya mendorong penyerapan belanja pemerintah dilakukan sejak awal tahun. Tujuannya, agar distribusi belanja dapat merata sepanjang tahun sehingga dampak yang dirasakan terhadap ekonomi makro maupun masyarakat dapat lebih maksimal.
Bambang menuturkan, proses distribusi penyerapan belanja pemerintah memang tidak akan sempurna merata sepanjang tahun. Sebab, secara natural, tingkat belanja pada kuartal pertama cenderung menjadi momentum paling rendah dan terus meningkat hingga kuartal terakhir.
"Tapi, setidaknya kita bisa buat distribusi yang relatif merata dengan kenaikan bertahap," ujarnya ketika ditemui dalam acara CORE Economic Outlook 2020 di Jakarta, Rabu (20/11).
Dengan menarik penyerapan belanja di awal-awal tahun, maka tidak akan terjadi penumpukan pada akhir tahun atau kuartal keempat. Bambang mengatakan, upaya ini dilakukan agar dapat membantu peningkatan kualitas dari pembangunan yang dijalankan pemerintah. Dampaknya pun dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
Beberapa bentuk dorongan sudah dipersiapkan oleh Bambang. Di antaranya, dengan melakukan tender pada awal tahun dan mempersingkat birokrasi tertentu yang tetap dijalankan dalam akuntabilitas penuh.
Pada periode 2020 hingga 2024, belanja pemerintah tercatat sebagai salah satu komponen dari sisi penerimaan yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersamaan dengan belanja pemerintah, investasi juga akan menjadi prioritas.
"Kami akan tetap akselerasi investasi dan menjaga kinerja ekspor maupun mengendalikan impor," ucap Bambang.
Percepatan akselerasi juga dilakukan di tingkat daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nusa Tenggara Timur (DJPb NTT) Kementerian Keuangan Lidya Kurniawati memastikan, pihaknya akan terus memastikan kenaikan tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat daerah. Di antaranya melalui dorongan penyelesaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih cepat.
"Peran kami, kanwil DJPB, membina keuangan negara baik pusat dan daerah. Artinya, kami incharge mendorong tingkat penyerapan," ujar Lidya dalam acara media gathering di Labuan Bajo, NTT, Jumat (15/11).
Dorongan tersebut juga dilakukan seiring dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta secepatnya para pejabat negara membelanjakan anggaran tahun depan secara berkualitas setelah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 pada Kamis (14/11).
Lidya menyebutkan, tingkat penyerapan di tahun depan seharusnya dapat lebih tinggi. Sebab, penyerahan DIPA dilakukan lebih cepat, yaitu dua bulan lebih awal dari tahun anggaran berjalan 2020 dan satu bulan lebih awal dari tahun anggaran yang lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika