REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyatakan sangat prihatin dengan laporan penggunaan peluru tajam dalam unjuk rasa di Iran. Ia juga meminta pengunjuk rasa menggelar aksi protesnya dengan damai.
"Kami sangat khawatir dengan penggunaan peluru tajam telah menyebabkan banyak korban tewas diseluruh negeri," kata juru bicara Dewan HAM PBB Rupert Colville, Rabu (20/11).
Colville mengatakan sangat sulit memverifikasi jumlah korban tewas di Iran. Sebelumnya, Amnesty Internasional mengeluarkan laporan yang menyatakan korban tewas dalam unjuk rasa di Iran mencapai 106 orang. Tapi laporan itu dibantah perwakilan Iran di PBB.
"Jumlah angka korban yang tidak dikonfirmasi oleh pemerintah adalah spekulatif dan tidak dapat diandalkan dan di banyak kasus bagian dan tak terpisahkan dari kampanye disinformasi yang dilakukan terhadap Iran dari luar," kata juru bicara misi Iran di PBB, Alireza Miryousefi.
Miryousefi mengatakan laporan Amnesty Internasional itu tanpa dasar dan angkanya direkayasa. Ia menyebut organisasi kemanusiaan itu sebagai entitas dari Barat. Miryousefi mengatakan laporan Amnesty Internasional tidak menggoyahkan keputusan ekonomi pemerintah Iran.
Unjuk rasa di Iran dipicu kenaikan harga bahan bakar. Pemerintah Iran mengaku dana dari kenaikan bahan bakar itu akan digunakan untuk mensubsidi keluarga miskin. Tapi keputusan tersebut membuat sebagian besar rakyat Iran marah karena mereka sudah dibebani oleh situasi perekonomian yang buruk.
Sementara itu surat kabar garis keras Kayhan mempublikasikan artikel yang menyarankan hukuman mati bagi orang yang memimpin kerusuhan. Walaupun sirkulasi surat kabar itu kecil tapi kepala editornya Hossein Shariatmadari ditunjuk langsung oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
"Beberapa laporang mengatakan pengadilan mempertimbangkan untuk mengeksekusi gantung pemimpin kerusuhan," kata Kahyan tanpa menjelaskannya lebih lanjut.
Mereka juga berulangkali menuduh unjuk rasa digerakan dari luar negeri. Pada Ahad (17/11) Khamenei menuduh keluarga Shah yang digulingkan 40 tahun dan kelompok yang disebut Mujahedeen-e-Khalq (MEK) ingin menggulingkan pemerintahan.
Ia juga menuduh MEK mendapat dukungan dari pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yakni Rudy Giuliani. Hari ini jumlah polisi dan pasukan keamanan di jalan-jalan Teheran terlihat lebih sedikit.
Arus lalu lintas juga terlihat lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sebagai bagian dari protes beberapa pengunjuk rasa meninggalkan mobil mereka di jalan-jalan utama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika