REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) pada penyelenggaraan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Bandung menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat, akhir pekan lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memahami peran BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bangka Barat Miyuni Rohantap mengatakan, Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang sudah mencapai UHC per 1 Januari 2018. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan daerah setempat.
‘’Tentu ada peran pemda, DPRD dan pemangku kepentingan yang terus berupaya mengikutsertakan warganya dalam program JKN-KIS,’’ ungkap Miyuni. Dia menyebutkan, kesuksesan yang diperoleh Kota Bandung dalam mencapai target UHC, dapat dijadikan contoh untuk daerah lain.
Kunjungannya ke Kota Bandung, kata Miyuni, yakni untukj mengetahui strategi pencapaian UHC tersebut dari Kota Bandung. Strategi itu, lanjut dia, tentu akan dijadikan contoh untuk diterapkan di Kabupaten Bangka Barat.
“Kami ingin belajar dari Kota Bandung, apa peran dan upaya terbaik yang dapat diambil untuk mewujudkan jaminan kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat,’’ tambahnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Mokhamad Cucu Zakaria menyambut baik kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat. Pihaknya mengaku tidak sungkan untuk berbagi proses dan langkah konkret yang telah berjalan selama ini.
‘’UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap penduduknya memiliki akses pelayanan kesehatan tanpa kendala financial,’’ ujar Cucu. Menurut dia, di Kota Bandung, semua pihak termasuk pemda dan semua dinas bersinergi untuk mencapai UHC.
Cucu menjelaskan, Dinas Kesehatan berperan sebagai pemegang anggaran dan approval data Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah (PYDOPD). Sementara Dinas Sosial yang memiliki data masyarakat miskin, dan pendistribusian KIS melibatkan TKSK setempat.
Ada juga peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni untuk pemilahan dan pemadanan data, serta beberapa dinas terkait lainnya yang juga memiliki peran penting.
Melihat antusias yang sangat tinggi dari DPRD Kabupaten Bangka Barat untuk mencapai UHC, pihaknya optimis bahwa Kabupaten Bangka Barat akan mencapai targetnya. Cucu juga berpesan bahwa untuk mencapai target tersebut, harus rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar paham prosedur dan haknya sebagai peserta JKN-KIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika