REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Hassan Rouhani mengklaim pemerintah berhasil menang dari kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir. Media-media Iran melaporkan Rouhani menyalahkan musuh-musuh asing yang berada di balik unjuk rasa tersebut.
"Rakyat Iran kembali berhasil dalam ujian sejarah dan menunjukkan mereka tidak akan membiarkan musuh mendapat keuntungan dari situasi ini, bahkan mereka mungkin mengeluh tentang pengelolaan negara," kata Rouhani dalam pidatonya yang disiarkan situs stasiun televisi pemerintah IRIB, Rabu (20/11).
Sebelumnya, organisasi kemanusiaan Amnesty Internasional mengatakan, jumlah korban tewas dalam unjuk rasa di Iran menjadi 106 orang. Iran diguncang unjuk rasa selama beberapa hari terakhir setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar.
Pemerintah Iran tidak merilis jumlah orang yang ditangkap, terluka, atau tewas dalam unjuk rasa yang terjadi mulai Jumat (15/11) lalu. Namun, melalui perwakilan mereka di PBB, Iran membantah laporan Amnesty Internasional tersebut. Mereka mengatakan, laporan itu tuduhan tanpa dasar dan jumlahnya direkayasa.
Unjuk rasa yang terjadi di Iran merebak ke seluruh penjuru negeri itu. Unjuk rasa tercatat terjadi di 100 kota. Salah satu badan PBB khawatir kerusuhan dapat menewaskan sejumlah besar orang. Amnesty menyatakan perhitungan dalam laporan mereka dapat dipercaya.
"(Kami) yakin jumlah total orang yang tewas sebenarnya mungkin lebih tinggi lagi, dengan beberapa laporan yang menyebutkan ada sekitar 200 orang yang terbunuh," demikian disebut Amnesty Internasional.
Pihak berwenang Iran menutup akses internet keluar. Maka hanya media dan pejabat pemerintah yang dapat mengatakan apa yang tengah terjadi di negara berpopulasi 80 juta orang itu.
Stasiun televisi milik pemerintah Iran menunjukkan gambar Alquran terbakar di sebuah masjid pinggir kota Teheran. Mereka juga menyiarkan pawai pro pemerintah sebagai upaya membuat pengunjuk rasa antipemerintah terlihat buruk.
Unjuk rasa ini dipicu kenaikan harga bahan bakar. Kenaikan bahan bakar meningkatkan beban warga yang sudah kesulitan karena sanksi Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Ikuti Whatsapp Channel Republika