REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA - Presiden Kolombia Ivan Duque menerapkan peraturan jam malam di ibu kota negara, Bogota, Jumat (22/11). Ketetapan itu di putuskan setelah kerusuhan terja di sehari sebelumnya yang membawa puluhan ribu orang turun ke jalan.
Jam malam ditetapkan satu hari setelah sekitar 250 ribu orang turun ke jalan. Aksi itu menjadi salah satu pawai terbesar dalam sejarah Ko lom bia. Awalnya, protes dimulai dengan damai.
Namun, tak beberapa lama bentrokan antara pemrotes dan polisi pun terjadi. Tiga orang meninggal dalam kerusuhan tersebut. Menteri Pertahanan Carlos Holmes Trujillo mengatakan, korban meninggal dunia semuanya berasal dari provinsi barat Valle del Cauca. Penyebab meninggalnya ketiga orang itu pun masih dalam proses penyelidikan.
Trujillo menjelaskan, dua orang meninggal di Kota Buenaventura, ketika sekelompok orang mencoba menjarah pusat perbelanjaan. "Karena tindakan kekerasan ini, pasukan keamanan pergi untuk menghadapi peristiwa tersebut, sementara menjadi sasaran agresi kekerasan dengan melempar batu dan tongkat," kata Trujillo, dikutip dari BBC, Sabtu (23/11).
Korban ketiga dilaporkan di Kota Candelaria. Sebanyak 98 orang di tangkap secara keseluruhan, sementara 122 warga sipil dan 151 anggota pasukan keamanan terluka. "Satu hal adalah ekspresi damai mela ui protes. Hal lain yang sangat berbeda adalah memanfaatkan protes untuk menabur kekacauan," kata Duque.
Dalam upaya untuk meredam kemarahan, Duque juga mengumumkan akan membuka percakapan nasional di seluruh negeri pada pekan depan. Momen ini bertujuan menemukan solusi jangka menengah dan panjang untuk masalah yang sangat mengakar seperti ketidaksetaraan dan korupsi. "Ruang untuk dialog ada," katanya.
Penyelenggara protes telah meminta Duque untuk mengadakan dialog dengan pemimpin adat, pelajar, dan buruh untuk membahas reformasi perburuhan dan pensiun. Setidaknya, satu pemimpin serikat menyambut pembukaan pembicaraan nasional, meskipun tidak ada tanggapan langsung dari penyelenggara utama.
"Kami pikir ini sangat bagus. Sekarang itu bergantung pada mereka yang telah digerakkan untuk menentukan lintasan untuk hal-hal yang membuat khawatir semua orang Kolombia," kata presiden seri kat pekerja pertanian Jorge Bedoya.
Duque pun meminta tindakan kekerasan dikurangi untuk menahan bentrokan antara polisi dan demonstran di kota yang berpenduduk 7 juta jiwa itu. Pernyataan itu muncul tidak lama setelah para petugas mendorong balik kerumunan massa untuk membubarkan diri.
"Mereka menendang kami dengan gas air mata. Mereka tidak ingin orang-orang menunjukkan ketidakpuasan mereka," kata pekerja konstruksi Rogelio Martinez yang ikut unjuk rasa.
Kolombia kini sedang bergulat dengan ketegangan yang berkepanjangan atas isu-isu seperti korupsi dan ketidaksetaraan. Sementara itu, pemerintah pun berjuang memerangi kekerasan yang sedang berlangsung antara kelompok-kelompok bersenjata ilegal.
Duque terpilih tahun lalu dan berjanji mengubah aspek-aspek penting dari perjanjian damai pada 2016 dengan para pemberontak kiri yang memolarisasi negara itu. Pengunjuk rasa pun menuntut untuk implementasi yang lebih kuat.
Dalam 15 bulan pertama pemerintahannya, Duque menyaksikan peringkat persetujuannya anjlok hingga 26 persen dan mengalami serangkaian kemunduran yang memalukan. "Kolombia sedang menghadapi serangkaian masalah rumit yang sama sulitnya dengan yang terjadi dalam sejarahnya baru-baru ini," kata ahli dan direktur program Amerika Latin di Woodrow Wilson International Center for Scholars Cynthia Arnson.
Ekonomi Kolombia telah tumbuh pada tingkat yang lebih cepat tahun ini. Namun, negara itu masih memiliki salah satu tingkat ketimpangan tertinggi di Amerika Selatan. Hampir 11 persen orang Kolombia kehilangan pekerjaan, dengan angka yang melonjak menjadi 17,5 persen untuk dewasa muda.
Menurut pihak berwenang, 146 orang telah ditahan selama dua hari. Setidaknya, 151 petugas polisi dan militer terluka, serta 122 warga sipil menderita luka ringan dan inhalasi gas air mata.
Pergolakan terjadi ketika Amerika Latin mengalami gelombang ketidakpuasan, dengan demonstrasi besar-besaran di negara- negara, termasuk Cile, Bolivia, dan Ekuador. Masyarakat merasa tidak puas atas kinerja kepala negara dan politikus yang tidak bisa memperbaiki keadaan negara. (dwina agustin/ap, ed: setyanavidita livikacansera)
Ikuti Whatsapp Channel Republika