REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU 2012-2017 Hadar Nafis Gumay menilai permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan pada sistemnya, melainkan mekanisme dalam prosesnya masih terjadi politik uang.
Karena itu, untuk mengatasi persoalan di Pilkada, adalah memperbaiki mekanisme tersebut.
"Aneh kalau kita mau berdebat kembali tentang sistem Pilkada, langsung atau tidak. Pilkada sudah berjalan di 2005 lalu mau diperdebatkan tentang sistemnya, kami tidak setuju," kata Nafis Gumay dalam diskusi bertajuk "Quo Vadis Pilkada Langsung" di Kantor Formappi, Jakarta, Ahad (24/11).
Dia mengatakan, Pilkada langsung memang bukan tanpa masalah. Namun di dalamnya terdapat ruang ketika masyarakat bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan realistis bukan dipengaruhi keterpaksaan.
Menurut dia, salah satu persoalan di Pilkada langsung adalah politik uang sehingga harus dibenahi. Pembenahan perlu dilakukan perubahan dalam UU Pilkada.
"Pembenahan perlu perubahan UU namun ada yang tidak perlu diubah di UU Pilkada misalnya bagaimana kinerja pihak penyelenggara khususnya pihak yang mengawasi dan penegakan hukum," ujarnya.
Nafis Gumay mencontohkan terkait politik uang, penyelenggara perlu dipastikan bahwa mereka bisa bekerja dengan baik menjalankan perannya. Ini penting agar laporan memenuhi kualitas dan dapat diproses.
Kemudian proses pelaporan politik uang dipermudah sehingga masyarakat tidak ragu dan tidak terhalangi laporannya.
"Lalu pihak dan lembaga atau badan yang memproses pelanggaran serta penegakannya harus kerja keras. Karena sebenarnya ada pelanggaran yang sangat serius dan berpotensi membatalkan pencalonan seorang kandidat kepala daerah," katanya.
Dia menilai, pembatasan penggunaan dana pemilihan yang dikelola kandidat peserta perlu dievaluasi. Menurut dia, penggunaan uang yang belum ketat dalam Pilkada dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Dia setuju dilakukan evaluasi mendalam dan komprehensif terkait pelaksanaan Pilkada langsung. Namun harus sesuai data, bukan melompat lalu menyederhanakan persoalan lalu mengubah sistemnya.
"Kita jangan sampai seperti dokter yang mendiagnosa gejala penyakit namun kita keliru memberi obat. Saya khawatir ini yang terjadi sekarang," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika