REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai penyeimbang negara demokrasi. Hal itu diungkapkannya dalam acara Penganugerahan Ormas Award Tahun 2019 di Jakarta Selatan, Senin (25/11).
Tito menyoroti munculnya istilah negara bangsa atau nation-state menggantikan kerajaan-kerajaan. Hal ini dipicu oleh Revolusi Prancis yang mulai menimbulkan bentuk negara bangsa.
"Salah satu munculnya civil society yang diharapkan menjadi sistem seimbang, check and balance nation state, civil society ini berkembang dan kita tau diakomodir dalam norma-norma internasional, adanya freedom, bukan hanya freedom untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, tetapi juga freedom untuk berserikat dan berkumpul,” kata Tito dalam kegiatan itu.
Menurut Tito, kebebasan sepatutnya dimaknai sebagai penyeimbang agar negara tidak mengarah pada sistem otoriter. Lebih dari itu, ormas juga mendapat posisi strategis untuk mendorong sistem check and balance dalam negara demokrasi.
“Freedom dalam konteks ini satu peran penting daripada civil society di mana ormas adalah salah satu wujudnya sebagai penyeimbang, agar negara tidak semau-maunya, mulai dari planning, eksekusi sampai dengan evaluasi," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu optimis kehadiran Ormas akan mencegah negara menjari otoriter terhadap rakyatnya.
"Ini akan menghindari sistem yang otoriter ke arah sistem yang lebih demokratis, dan peran penting selain sebagai penyeimbang juga untuk mendorong sistem check and balance percepatan untuk lahirnya negara dan bangsa itu,” ucap Tito.
Walau begitu, Tito menyebut ormas punya batasan dalam berserikat dan berkumpul. Batasan itu ialah harus hargai hak-hak asasi orang lain, menjaga ketertiban umum atau ketertiban publik, harus mengindahkan etika dan moral.
"Terakhir, harus menjaga dalam Bahasa ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yaitu menjaga keamanan nasional," sebut Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika