REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Otoritas Taiwan sedang menyelidiki dua eksekutif senior dari perusahaan yang terdaftar di Hong Kong yakni China Innovation Investment Limited. Mereka diduga agen China yang tengah berusaha mengintervensi pelaksanaan pemilu di sana pada Januari mendatang.
Dua orang itu bernama Xiang Xin dan Gong Qing. Mereka adalah suami istri. Keduanya ditahan di Bandara Taoyuan saat hendak meninggalkan Taiwan.
Xiang dan Gong dirujuk ke Kantor Kejaksaan Distrik Taipei pada Senin (25/11) malam waktu setempat guna penyelidikan lebih lanjut. Mereka dituding telah melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional.
Juru bicara Kantor Kejaksaan Distrik Taipei Chen Yu-ping mengungkapkan Xiang dan Gong diperiksa karena dicurigai mengembangkan sebuah organisasi untuk kepentingan asing, termasuk Pemerintah China. "Kedua orang yang berperkara itu sangat kooperatif. Kami sedang melihat tujuan mereka," ujarnya dikutip Aljazirah.
Pada Desember 2016, Xiang dan Gong pernah mengajukan permohonan untuk berinvestasi 3,27 juta dolar AS di Taiwan untuk mendirikan perusahaan real estate. Namun Komisi Investasi Taiwan menolaknya pada April 2017. Alasannya karena pertimbangan keamanan nasional. Namun tak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
China Innovation Investment Limited telah mengonfirmasi penangkapan Xiang dan Gong. Namun perusahaan tersebut menyangkal bahwa keduanya pernah terlibat dalam kegiatan spionase.
Sebelumnya Amerika Serikat telah mencemaskan intervensi China dalam pemilu Taiwan. "Kami sadar bahwa China berusaha menerapkan tekanan melalui berbagai cara di Taiwan. Tentu saja, upaya-upaya ini untuk mempengaruhi proses demokrasi Taiwan menjadi perhatian," kata Duta Besar AS untuk Taiwan secara de facto Brent Christensen kepada awak media di Taipei pada Jumat pekan lalu, dikutip laman Aljazirah.
Dia mengisyaratkan salah satu upaya yang dilakukan China adalah melalui kampanye disinformasi. "Kami yakin bahwa pelaku memfitnah menggunakan kampanye disinformasi untuk membuat orang kehilangan kepercayaan pada lembaga demokrasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika