REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan pihaknya masih mengkaji penerapan Malioboro sebagai kawasan full semi pedestrian di 2020 mendatang. Di akhir 2019 diharapkan konsepnya sudah didapatkan.
"Doakan akhir tahun ini kita sudah menemukan beberapa yang harus bisa kita eksekusi dan 2020 bisa menjadi lebih baik lagi," kata Heroe di Yogyakarta, Selasa (26/11).
Ia mengatakan uji coba dan evaluasi juga masih terus dilakukan. Uji coba direncanakan akan ada penambahan.
"Ada (penambahan), cuma nanti tergantung evaluasi dari Dishub. Selasa Pon kemarin apa masalahnya, terus kemudian besok apa lagi masalahnya apa. Jadi kita uji coba terus ini," ujarnya.
Ia menyebut untuk menemukan konsep penataan yang terbaik, diperlukan berbagai kajian yang harus dimatangkan. Termasuk simulasi pun juga dilakukan.
Dengan demikian pada pelaksanaannya nanti diharapkan tidak menimbulkan masalah lain. "Perlu pemikiran matang dan konsep juga karena target saya itu besok (2020) pokoknya Yogya itu kemacetannya sangat jauh berkurang. Meskipun di musim Lebaran itu juga harus berkurang," jelasnya.
Selain itu, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga akan ditata. Termasuk penataan di sirip-sirip Malioboro dan juga penataan parkir. "Persoalan-persoalan yang terkait parkir misalnya, itu bagian dari PR (pekerjaan rumah) yang harus kita selesaikan," ujar Heroe.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho mengatakan pihaknya masih dalam proses pengambilan data terkait penerapan Malioboro sebagai kawasan full semi pedestrian. Saat ini masih dilakukan analisa untuk mengeluarkan konsep berdasarkan uji coba yang telah dilakukan.
"Yang jelas sedang kami analisa, belum ada hasilnya karena kami sedang uji coba. Pencermatan kan sangat komprehensif," ujarnya.
Untuk penambahan hari uji coba pun, masih dipertimbangkan. Sebab, kajian masih terus dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta bersama Pemda DIY.
Walaupun begitu, ia pun optimistis pada awal 2020 nanti Malioboro sudah menjadi kawasan full semi pedestrian. "Harapan kami semua hal yang berkaitan dengan urusan sosial, bisa dilakukan. Kalau semi pedestrian itu yang jelas kendaraan tidak bermotor. Kecuali Trans Jogja karena itu transportasi publik," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika