REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono merespons terkait rencana kubu calon ketua umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mengancam akan membentuk musyawarah nasional (munas) tandingan.

Menurutnya, munas Golkar yang akan digelar 3-6 Desember 2019 telah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). "Nggak ada alasan untuk membuat munas tandingan," kata Agung kepada Republika, Jakarta, Selasa (26/11).

Agung menilai niatan seperti itu hanya akan membuat perpecahan dalam partai. Ia memastikan yang telah dilakukan selama ini sudah cukup maksimal.

"Tidak semua orang masuk dalam munas, karena yang diundang saja cukup banyak, tiap provinsi ada, tiap kabupaten ada, disitu tidak lihat ini dukung A, itu dukung B," ujarnya.

Selain DPD tingkat I dan II, organisasi sayap Partai Golkar juga akan diundang seperti misalnya Kosgoro 57, SOKSI, MKGR. Menurutnya munas kali ini lebih baik ketimbang munas 2014 lalu.

"Kalau sekarang terbuka. Bamsoet boleh, saya dengar ada suara namanya pak Ridwan Hisjam, tidak dilarang masuk," tuturnya.

Agung menilai wajar jika menjelang musyawarah nasional (munas) suhu di internal partai meningkat. Kendati demikian ia meyakini bahwa munas kali ini tidak akan berujung perpecahan. "Saya yakin nggak ada (perpecahan, karena suasananya berbeda di sini," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika