Kamis 28 Nov 2019 00:11 WIB

Indonesia Dorong Ratifikasi Konvensi Antipenyiksaan di ASEAN

Indonesia merupakan salah satu inisiator the Convention against Torture Initiative

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih
Indonesia merupakan salah satu inisiator the Convention against Torture Initiative.
Foto: Antara
Indonesia merupakan salah satu inisiator the Convention against Torture Initiative.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri mendorong ratifikasi Konvensi Anti-Penyiksaan di negara-negara ASEAN dan dan kawasan Asia-Pasifik melalui Seminar Regional Convention against Torture Initiative (CTI) 2019.

“Indonesia merupakan salah satu inisiator the Convention against Torture Initiative pada high level meeting Dewan HAM di Jenewa pada 2014," kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Febrian Ruddyard. Hal itu ia sampaikan lewat pidato kuncinya dalam Seminar Regional CTI 2019 di Bali seperti disampaikan melalui keterangan tertulis, Rabu (27/11).

Seminar berlangsung selama tiga hari dengan mengundang negara-negara ASEAN dan kawasan Asia Pasifik. Seminar ini bertujuan meningkatkan kapasitas negara-negara peserta dalam meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi Antipenyiksaan (United Nations Convention against Torture).

Seminar ini adalah sarana bagi negara-negara peserta untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, dan tantangan-tantangan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Konvensi anti Penyiksaan ke dalam peraturan perundang-undangan dan sistem kelembagaan dari penegakan hukum nasional.

Sejak awal, Indonesia aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya visi CTI. Kegiatan tersebut antara lain lokakarya peningkatan kapasitas terkait Konvensi Anti-Penyiksaan yang diselenggarakan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN dan inter-regional event di Fes pada 2017 yang diselenggarakan bersama Maroko.

Kedua upaya tersebut berhasil mendorong peningkatan negara-negara di kawasan untuk meratifikasi Konvensi anti Penyiksaan. CTI memiliki visi ratifikasi universal pada 2024 dari Konvensi Anti Penyiksaan.

“Meski dengan segala tantangannya, Indonesia berkeyakinan penuh bahwa dunia akan menyaksikan ratifikasi universal dari Konvensi anti Penyiksaan pada 2024,” kata Febrian.

Seminar diselenggarakan atas kerja sama Kemlu RI dan Sekretariat CTI, Kementerian Luar Negeri Denmark, Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, dan the Association for the Prevention of Torture.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement