Kamis 28 Nov 2019 02:43 WIB

Tito Kaji Sistem Pilkada dengan Libatkan Pihak Eksternal

Tito menyebut Kemendagri masih mengkaji bersama pihak eksternal seperti cendikiawan

Rep: Mimi Kartika/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta publik tak lagi membahas soal pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD. Ia membantah pernah mengatakan bahwa akan memberlakukan sistem pilkada tak langsung.

Menurut Tito, Kemendagri masih mengkaji lebih dalam terkait sistem pilkada dengan menggandeng pihak eksternal yakni akademisi dan para cendekiawan (Think Tank). Tak hanya itu, kajian itu juga membahas indeks tata kelola pemerintahan yang demokratis.

"Jadi nggak usah dibahas dulu itu. Intinya saya sedang mengajak teman-teman akademisi dan think tang. Selain bicara masalah sistem pilkada, indeks tata kelola pemerintahan yang demokratis. Jadi melibatkan pihak eksternal yang kredibel," ujar Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (28/11) malam.

Tujuannya, kata Tito, pemerintah ingin agar pemerintahan pusat dan daerah berjalan demokratis dengan adanya pemimpin yang betul-betul dapat mengabdikan diri dan bermanfaat bagi rakyat. Sehingga, evaluasi diperlukan terhadap pilkada langsung, sistem yang selama ini diimplementasikan.

Sebelumnya, Tito juga menjelaskan, jika hasil evaluasi dan publik menyepakati pilkada langsung, maka sistem itu yang akan tetap digunakan. Akan tetapi, pemerintah akan mencari solusi atas dampak negatif dari sistem pemilihan tersebut.

"Misalnya masalah besarnya anggaran pemerintah untuk memobilisasi pilkada langsung mungkin bisa diganti dengan voting elektronik jadi tidak perlu membuat surat suara segala macam, otomatis lebih rendah," tutur Tito, Selasa (26/11).

Ia melanjutkan, evaluasi juga akan mencari solusi dari persoalan biaya tinggi yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Kemudian Tito juga mencari cara agar pilkada langsung bisa menghindari potensi konflik.

"(Saya) meminta pandangan mereka berkaitan dengan pilkada yang ada ini. Intinya mengurangi dampak negatif sehingga kita mengharapkan betul-betul ada pilkada yang demokratis berkualitas menghasilkan pemimpin yang bagus, cuma itu saja," ungkap Tito.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۗاِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُۗ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۗعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ
Dia (Syuaib) berkata, “Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali.

(QS. Hud ayat 88)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement