REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani undang-undang baru yang mendukung pengunjuk rasa di Hong Kong. Penandatanganan ini dilakukan saat Trump sedang bernegosiasi untuk mengakhiri perang dagang dengan China.
"Saya menandatangani undang-undang ini dengan rasa hormat kepada Presiden Xi (Jinping), China, dan rakyat Hong Kong," kata Trump, Kamis (28/11).
Undang-undang itu disetujui oleh Senat dan semua kecuali satu anggota House of Representative pekan lalu. Undang-undang ini mengharuskan Departemen Luar Negeri setiap tahun memastikan Hong Kong mempertahankan otonomi mereka.
Selama Hong Kong mempertahankan otonomi mereka, AS membantu posisi mereka sebagai pusat keuangan dunia. Undang-undang itu juga memberi ancaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Kongres meloloskan undang-undang kedua, yang melarang ekspor alat-alat pengendali massa kepada polisi Hong Kong, seperti gas air mata, semprotan merica, peluru karet dan pistol setrum. Trump pun mendatangani undang-undang ini.
"Undang-undang diberlakukan dengan harapan Pemimpin dan Perwakilan China dan Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai yang mengarah pada perdamaian dan kemakmuran bagi semua," kata Trump.
Ikuti Whatsapp Channel Republika