REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut Omnibus Law akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas untuk 2020. UU Cipta Lapangan Kerja dan UU UMKM menjadi Omnibus Law yang akan diupayakan segera tuntas oleh Kemenkumham dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Ini sudah akan kita masukkan dalam prolegnas prioritas nanti carry over, memang yang super prioritas itu adalah Omnibus Law, kita akan selesaikan dengan cepat karena antara DPR dan kita sudah terus berjalan mencoba berkomunikasi," ujar Yasonna saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Kamis (28/11).

Kemenkumham mengupayakan agar Rancangan Omnibus LAW dapat diselesaikan akhir Desember atau awal Januari 2019. Saat ini, tim terus melakukan konsinyering untuk menyelesaikan Omnibus Law yang tengah digodok, yakni UU cipta lapangan kerja dan UMKM.

"Ini yang kita selesaikan. tapi yang dua ini, yang tinggal sedikit lagi ini tetap kita masukkan ke dalam rencana prolegnaa prioritas carry over di 2020," ujar dia.

Yasonna menyebut, pembahasan ini sudah dibicarakan dengan Baleg DPR RI untuk menyempurnakan sejumlah hal dalam penyusunan Omnibus Law. Di samping Omnibus Law, Kemenkumham dan Baleg juga berupaya menuntaskan sejumlah RUU carry over, seperti RKUHP yang mendapat perhatian publik.

"Harus menyiapkan diri untuk menyempurnakan beberapa hal-hal yang perlu kita selesaikan yang berkembang di masyarakat seperti RKUHP," kata Yasonna menambahkan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo berencana membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang Omnibus Law. Hal ini disampaikan dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Ahad (20/10) lalu.

Melalui Omnibus Law, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi. Regulasi yang akan dibuat dengan model Omnibus Law adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

[video] Apa Itu Ombnibus Law?

Ikuti Whatsapp Channel Republika